Berita

Presiden Joko Widodo saat menjadi saksi pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansya/Net

Politik

Nikahan Atta-Aurel Bukan Agenda Kenegaraan, Setneg Didesak Minta Maaf Ke Publik

SENIN, 05 APRIL 2021 | 10:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Unggahan akun Twitter resmi Sekretariat Negara (Setneg) yang mengabarkan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara, Iriana, dalam acara pernikahan pasangan selebriti, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, menuai kritik.

Pihak Sekretariat Negara didesak untuk meminta maaf kepada publik karena telah mem-publish acara yang jelas-jelas bukan agenda kenegaraan.  

"Setneg perlu meminta maaf kepada seluruh warga negara. Tentu menyesakkan dada melihat kenyataan komunikasi Setneg tak memahami mana urusan privat dan publik," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (5/4).


Menurut pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini, Pemerintah juga seharusnya tidak membangun kesan adanya disparitas antarwarga negara satu yang dianggap prioritas dengan warga negara lainnya. Karena itu, tidak semestinya diunggah di kanal resmi negara, dalam hal ini akun medsos Setneg.

"Presiden Jokowi punya akun personal, akan jauh lebih terhormat jika menggunakan itu," kata Dedi.

Selain itu, Dedi juga merasa prihatin dengan sikap pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, dalam acara pernikahan putra Halilintar Anofial Asmid dan putri Anang Hermansyah itu terlihat ramai dan terjadi kerumunan.

"Pemerintah larang kerumunan, sementara mereka sendiri sama sekali tidak dapat dijadikan teladan rakyat," tandasnya.

Pada Sabtu kemarin (3/4), akun Twitter resmi Sekretariat Negara mengabarkan kehadiran Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana di acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

"Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana hadiri akad nikah Aurel dan Atta," begitu tulis akun @KemensetnegRI, (3/4).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya