Berita

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Muti/Net

Politik

Cara Pandang Umat Di Negara Mayoritas Muslim Masih Sempit, PP Muhammadiyah: Realitas Yang Harus Diselesaikan

SENIN, 05 APRIL 2021 | 09:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin bahwa cara pandang umat yang sempit membuat banyak negara Muslim tertinggal turut diakui oleh PP Muhammadiyah. Pemikiran sempit dari umat menjadi masalah yang harus dicari solusinya bersama-sama.

"Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam adalah kejumudan yaitu berpikir sempit dan tertutup. Kejumudan adalah pangkal ekstremisme, primordialisme, radikalisme, dan fanatisme golongan yang berlebihan. Kejumudan adalah sikap anti ilmu pengetahuan dan menolak kemajuan," papar Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Muti kepada wartawan, Minggu (4/4).

"Apa yang disampaikan oleh Wapres Maruf Amin adalah realitas masalah yang harus kita selesaikan," tambahnya.


Menurut Abdul Muti masyarakat yang berpikiran sempit sehingga tidak percaya adanya pandemi Corona harus diyakinkan dengan sudut pandang agama dan ilmiah. Repotnya, sosialisasi mengenai hal itu belum terlalu masif dilakukan pemerintah.

"Pemerintah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk dengan media agar masyarakat dapat memahami Covid-19 dengan benar dan bekerjasama dalam penanggulangan," terangnya.

Abdul Muti juga menilai kaum berpikiran sempit rentan terpengaruh paham radikalisme. Terlebih masalah radikalisme adalah hal yang sangat kompleks.

"Akar radikalisme itu sangat kompleks. Tidak melulu karena masalah pemahaman agama. Memang agama adalah salah satu faktor. Tetapi jangan hanya melihat pada aspek agama. Radikalisme bisa juga disebabkan oleh faktor ketidakadilan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Sebagian juga karena faktor psikologis misalnya diskriminasi, kekosongan jiwa, putus asa, dan masalah lainnya," bebernya.

Untuk itu, Abdul Muti menekankan bahwa penyelesaian masalah radikalisme itu harus dilakukan secara menyeluruh, serta perlu melibatkan masyarakat secara langsung.

"Penyelesaian masalah radikalisme harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat," tandasnya.

Wakil Presiden Maruf Amin sebelumnya menyatakan, negara-negara dengan mayoritas berpenduduk Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, salah satu penyebabnya adalah cara berpikir masyarakat dan para dai yang masih sempit.

Ditegaskan Wapres, para dai seharusnya tidak boleh ikut dalam pemikiran sempit. Seperti yang terjadi saat ini, di mana masih ada masyarakat yang menganggap virus corona baru sebagai sebuah konspirasi.

"Cara berpikir yang wasathy bukanlah cara pandang atau cara berpikir yang eksklusif dan sempit serta tidak terbuka terhadap perubahan. Karena itu, para dai harus meneladani cara berpikir Rasulullah SAW dan tidak ikut dalam arus berpikir sempit, seperti fenomena yang muncul belakangan ini. Contoh sederhana cara berpikir sempit adalah tidak percaya bahwa Covid-19 adalah nyata, atau percaya pada teori-teori konspirasi tanpa mencoba untuk memahami fenomena dengan akal sehat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan," ucap Wapres Maruf Amin.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Miliki Segudang Prestasi, Banu Laksmana Kini Jabat Kajari Cimahi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05:22

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

UPDATE

Lima Penyidik Dipromosikan Jadi Kapolres, Ini Kata KPK

Senin, 05 Januari 2026 | 12:14

RI Hadapi Tantangan Ekonomi, Energi, dan Ekologis

Senin, 05 Januari 2026 | 12:07

Pendiri Synergy Policies: AS Langgar Kedaulatan Venezuela Tanpa Dasar Hukum

Senin, 05 Januari 2026 | 12:04

Pandji Pragiwaksono Pecah

Senin, 05 Januari 2026 | 12:00

Tokoh Publik Ikut Hadiri Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:58

Tak Berani Sebut AS, Dino Patti Djalal Kritik Sikap Kemlu dan Sugiono soal Venezuela

Senin, 05 Januari 2026 | 11:56

Asosiasi Ojol Tuntut Penerbitan Perpres Skema Tarif 90 Persen untuk Pengemudi

Senin, 05 Januari 2026 | 11:48

Hakim Soroti Peralihan KUHAP Baru di Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:44

Akhir Petrodolar

Senin, 05 Januari 2026 | 11:32

Kuba Siap Berjuang untuk Venezuela, Menolak Tunduk Pada AS

Senin, 05 Januari 2026 | 11:28

Selengkapnya