Raja Abdullah II dari Yordania/Net
Kabar mengejutkan datang dari Yordania ketika pasukan keamanannya menangkap sejumlah tokoh ternama yang dianggap mengganggu stabilitas kerajaan.
Penangkapan yang dilakukan pada Sabtu (3/4) itu menargetkan mantan menteri hingga anggota kelluarga kerajaan. Bahkan dalam sebuah video yang didapatkan BBC, mantan Putra Mahkota Hamzah bin Al Hussein mengaku menjadi tahanan rumah.
Tetapi pejabat Yordania menepis tudingan telah menahan Pangeran Hamzah yang merupakan saudara tiri Raja Abdullah II. Alih-alih, pasukan keamanan hanya memberikan peringatan kepada Hamzah untuk tidak mengganggu stabilitas kerajaan.
Sejumlah negara di kawasan telah menyatakan dukungannya kepada tindakan dari Raja Abdullah.
Arab Saudi sepenuhnya menyatakan dukungan atas tindakan tegas Raja Abdullah untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan stabilitas Yordania.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Oman, Bahrain, Lebanon, Mesir, Qatar, Yaman, Palestina, Yaman, Liga Arab hingga Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
"Dewan Kerjasama Teluk menegaskan dukungan penuh Dewan Kerjasama untuk semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh Yang Mulia Raja Abdullah II bin Al Hussein, untuk menjaga keamanan dan stabilitas persaudaraan Yordania, berharap persaudaraan Yordania melanjutkan keamanan dan stabilitas di bawah kepemimpinan-Nya. Yang Mulia Raja Abdullah II dan Yang Mulia, Putra Mahkota yang setia," kata Sekretaris Jenderal GCC, Nayef Falah Mubarak al-Hajraf.
"Kami mendukung keputusan yang diambil oleh Raja Abdullah II untuk menjaga keamanan Yordania dan memastikan stabilitas dan persatuannya. Kami mendukung langkah yang diambil oleh Raja Abdullah untuk menjaga keamanan nasional Yordania, menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Yordania adalah kepentingan tertinggi Palestina," lapor kantor berita resmi Palestina.
Dukungan juga diberikan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
“Kami terus mengikuti laporan tersebut dan berhubungan dengan pejabat Yordania. Raja Abdullah adalah mitra kunci Amerika Serikat, dan dia mendapat dukungan penuh kami," kata jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price.
