Berita

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly/Net

Politik

Geram Disebut Terlibat KLB Demokrat, Yasonna: Tudingan Itu Seperti Orang Tidak Dewasa Menangani Parpol

MINGGU, 04 APRIL 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo sempat dituding terlibat dalam kudeta kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Terlebih setelah Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK) itu melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Namun tudingan keterlibatan pemerintah itu gugur alias tidak terbukti setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pun menilai bahwa tudingan-tudingan yang diarahkan kepada pemerintah seperti tudingan dari orang yang tidak dewasa dalam menangani partai politik (parpol).


Pernyataan itu disampaikan oleh Yasonna saat berbincang dengan wartawan senior, Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (2/4).

Yasonna mengatakan, pada saat mengumumkan menolak kepengurusan Demokrat versi KLB, ia menyampaikan beberapa hal kekecewaannya.

"Dalam pengumuman kemarin juga saya sampaikan setelah pengumuman itu, 'saya sangat menyesalkan, pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan intervensi pemerintah'," ujar Yasonna seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/4).

Dalam wawancara tersebut, Yasonna juga mengaku sempat dongkol atas tudingan-tudingan yang mengarah kepada dirinya maupun kepada pemerintahan Jokowi. Di mana pemerintah dianggap cawe-cawe hanya karena Moeldoko yang juga menjabat Kepala KSP dinobatkan sebagai ketua umum versi KLB Deliserdang

"Kadang-kadang tudingan itu seperti tidak orang dewasa dalam menangani partai politik gitu ya," kata Yasonna.

Yasonna menegaskan bahwa jika ada masalah di internal parpol, maka seharusnya diselesaikan secara internal dengan cara mengkonsolidasikan para dewan pimpinan cabang (DPC) maupun dewan pimpinan daerah (DPD) parpol tersebut.

"Bukan lari ke mana-mana, tuding sana, tuding sini gitu kan," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya