Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly/Net
Pemerintahan Joko Widodo sempat dituding terlibat dalam kudeta kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Terlebih setelah Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK) itu melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Namun tudingan keterlibatan pemerintah itu gugur alias tidak terbukti setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pun menilai bahwa tudingan-tudingan yang diarahkan kepada pemerintah seperti tudingan dari orang yang tidak dewasa dalam menangani partai politik (parpol).
Pernyataan itu disampaikan oleh Yasonna saat berbincang dengan wartawan senior, Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat (2/4).
Yasonna mengatakan, pada saat mengumumkan menolak kepengurusan Demokrat versi KLB, ia menyampaikan beberapa hal kekecewaannya.
"Dalam pengumuman kemarin juga saya sampaikan setelah pengumuman itu, 'saya sangat menyesalkan, pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan intervensi pemerintah'," ujar Yasonna seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/4).
Dalam wawancara tersebut, Yasonna juga mengaku sempat dongkol atas tudingan-tudingan yang mengarah kepada dirinya maupun kepada pemerintahan Jokowi. Di mana pemerintah dianggap cawe-cawe hanya karena Moeldoko yang juga menjabat Kepala KSP dinobatkan sebagai ketua umum versi KLB Deliserdang
"Kadang-kadang tudingan itu seperti tidak orang dewasa dalam menangani partai politik gitu ya," kata Yasonna.
Yasonna menegaskan bahwa jika ada masalah di internal parpol, maka seharusnya diselesaikan secara internal dengan cara mengkonsolidasikan para dewan pimpinan cabang (DPC) maupun dewan pimpinan daerah (DPD) parpol tersebut.
"Bukan lari ke mana-mana, tuding sana, tuding sini gitu kan," pungkasnya.
