Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly/Net
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly/Net
Namun tudingan keterlibatan pemerintah itu gugur alias tidak terbukti setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pun menilai bahwa tudingan-tudingan yang diarahkan kepada pemerintah seperti tudingan dari orang yang tidak dewasa dalam menangani partai politik (parpol).
Populer
Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11
Senin, 15 Juni 2026 | 02:37
Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07
Senin, 15 Juni 2026 | 19:07
Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19
Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11
UPDATE
Senin, 22 Juni 2026 | 10:21
Senin, 22 Juni 2026 | 10:11
Senin, 22 Juni 2026 | 09:49
Senin, 22 Juni 2026 | 09:43
Senin, 22 Juni 2026 | 09:30
Senin, 22 Juni 2026 | 09:20
Senin, 22 Juni 2026 | 09:11
Senin, 22 Juni 2026 | 09:00
Senin, 22 Juni 2026 | 08:47
Senin, 22 Juni 2026 | 08:46