Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar/RMOLBanten
Komisi V DPRD Banten mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten untuk segera melakukan konsolidasi dengan Badan Anggaran (Banggar).
Hal itu harus dilakukan untuk mempercepat pembahasan status pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 4,1 triliun yang hingga kini belum jelas dan berpotensi mengancam program pembangunan 36 Unit Sekolah Baru (USB) yang pendanaannya bersumber dari pinjaman tersebut.
"Jangan sampai jadi masalah ke depan, TAPD harus menentukan kalau PT SMI enggak jadi kucuran dananya, ini harus diselesaikan. Apakah pengadaan lahan (USB) jalan terus. Tapi kalau SMI tidak direalisasikan, harus disetop supaya nggak bermasalah," kata Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar saat dikonfirmasi, Sabtu (3/4).
Politikus Gerindra itu menerangkan, sejak rapat pembahasan rancangan APBD 2021 pada pertengahan 2020 lalu dewan sudah meminta TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran ke Bangar. Tujuannya untuk melihat apakah pinjaman ke PT SMI akan benar direalisasikan sesuai kebutuhan.
"Pada saat itu berkali-kali mereka (TAPD) meyakinkan dan memastikan pinjaman, padahal ini jadi kekhawatiran kita dalam menyusun postur anggaran," ucapnya, dikutip
Kantor Berita RMOLBanten.
"Nah kan ternyata hari ini benar apa yang menjadi kekawatiran Banggar," tambahnya.
Anggota Banggar DPRD Banten itu pun mengurai, dalam penyusunan RPJMD terdapat berbagai item yang harus dipenuhi. Antara lain pengadaan lahan, melakukan
fisibillity study (FS) dan pembayaran lahan.
Berkaca pada pengalaman tahun lalu, Nizar mewanti-wanti jangan sampai pembangunan USB tahun ini mengulang kejadian sebelumnya. Direncanakan tapi tidak terealisasi.
"Pada saat rakor kita buat rencana agar bisa selesai pada akhir 2021. Dan secara teknis sudah klir. Cuma kalau bicara (SMI) itu belum klir, karena dalam pembangunan US ada dua sumber pendanaan, untuk pembebasan lahan pakai APBD dan pembangunan pakai dana SMI," ungkapnya.
Nizar memastikan mayoritas program pembangunan di tahun 2021 ini menggunakan dana dari pinjaman PT SMI. Jadi proses pembangunan terkesan ketergantungan pada hasil pinjaman.
Padahal, jelas dia, hingga saat ini pinjaman ke SMI masih buram karena ada klausul bunga dalam ketentuan baru. Sementara d postur APBD 2021 tidak disertakan pembayaran bunga, sehingga menjadi permasalahan di tengah perjalanan pinjaman tersebut.
"Untuk di 2021 seluruhnya menggantungkan utang, itu harus segera dikonsolidasikan, terus dibicarakan untuk dicarikan solusi. Jangan sampai terkatung-katung, ini sudah bulan empat (April) lho. Kalau masih bagian dari APBD apakah mungkin bisa dikejar?" tandasnya.
