Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net
Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Henry Subiakto seharusnya ditindak secara hukum karena diduga melakukan penyebaran berita bohong atau hoax di akun media sosial Twitternya.
Begitu yang diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/4).
"Harusnya adil. Jika melakukan tindakan pidana di media sosial, harus ditindak," ujar Ujang Komarudin.
Penegakan hukum yang dia nilai tidak adil dalam kasus Henry Subiakto ini sangat nampak terlihat jika menyaksikan antitesis dari kejadian serupa yang dialami inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, kicauan Syahganda yang terkait dengan aksi unjuk rasa menolak RUU omnibus law Cipta Kerja pada Oktober lalu begitu cepat diusut oleh aparat.
Bahkan kemarin, Syahganda sudah mendapat tuntutan 6 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena kicauannya dianggap tidak sesuai dengan fakta berita onlline nasional yang dia posting bersaman dengan cuitannya.
"Itulah faktanya. Pihak yang mengkritik bisa dikerjai dan dikriminalisasi. Sedangkan pihak yang diduga melakukan tindakan hoax aman-aman saja," demikian Ujang Komarudin menambahkan.
Henry Subiakto baru-baru ini tertangkap basah diduga menyebarkan kabar bohong atau hoax di media sosial Twitternya, berupa cuplikan gambar video yang disebut dalam kicauannya sebagai kejadian rasisme oleh seorang warga di Amerika Serikat kepada warga Indonesia.
Postingannya tersebut mendapat kecaman warganet, hingga akhirnya Henry Subiakto mengklaim apa yang disampaikannya itu sebagai eksperimen untuk menguji reaksi warganet terkait informasi kejadian yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi.
