Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

LaNyalla Ingatkan Jangan Ada Drama Bisnis Vaksin, Semua Harus Transparan

JUMAT, 02 APRIL 2021 | 15:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada semua pihak agar tidak bermain-main dalam program vaksinasi dalam rangka menciptakan kekebalan tubuh kelompok di masa pandemi Covid-19.

"Masyarakat jangan disuguhi drama keributan mengenai vaksin agar semua berjalan kondusif," pinta LaNyalla, Jumat (2/4).

Mantan Ketua Umum PSSI itu melanjutkan, kebutuhan vaksin untuk menciptakan kekebalan tubuh masyarakat saat ini telah menjadi prioritas. Hal itu mengingat belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Pada situasi seperti ini, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai, seringkali situasi seperti itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.
"Contohnya seperti bisnis PCR yang sudah memberatkan masyarakat," kata LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu meminta semua pihak bekerjasama dalam program vaksinasi. Pun halnya dengan data penerima vaksin harus transparan.

"Masyarakat masih kebingungan dengan data vaksinasi, sebab yang mengadukan terdaftar di dua instansi. Misalnya di tingkat RT didaftarkan, di kantor juga didaftarkan," papar LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu meminta agar data tersebut disinkronkan secara transparan agar mereka yang berhak menerima vaksin bisa mendapatkanya.

"Jangan sampai ada double penerima vaksin yang pada akhirnya banyak kelebihan sisa. Tentu hal tersebut menjadi potensi untuk disalahgunakan, utamanya dalam bisnis vaksin," tegas LaNyalla, ketua senator asal Jatim tersebut.

Pemerintah telah merancang peta jalan pemberian vaksin Covid-19, dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

Tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, pelayan publik, dan tenaga kesehatan.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya