Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

LaNyalla Ingatkan Jangan Ada Drama Bisnis Vaksin, Semua Harus Transparan

JUMAT, 02 APRIL 2021 | 15:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada semua pihak agar tidak bermain-main dalam program vaksinasi dalam rangka menciptakan kekebalan tubuh kelompok di masa pandemi Covid-19.

"Masyarakat jangan disuguhi drama keributan mengenai vaksin agar semua berjalan kondusif," pinta LaNyalla, Jumat (2/4).

Mantan Ketua Umum PSSI itu melanjutkan, kebutuhan vaksin untuk menciptakan kekebalan tubuh masyarakat saat ini telah menjadi prioritas. Hal itu mengingat belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.


Pada situasi seperti ini, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai, seringkali situasi seperti itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.
"Contohnya seperti bisnis PCR yang sudah memberatkan masyarakat," kata LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu meminta semua pihak bekerjasama dalam program vaksinasi. Pun halnya dengan data penerima vaksin harus transparan.

"Masyarakat masih kebingungan dengan data vaksinasi, sebab yang mengadukan terdaftar di dua instansi. Misalnya di tingkat RT didaftarkan, di kantor juga didaftarkan," papar LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu meminta agar data tersebut disinkronkan secara transparan agar mereka yang berhak menerima vaksin bisa mendapatkanya.

"Jangan sampai ada double penerima vaksin yang pada akhirnya banyak kelebihan sisa. Tentu hal tersebut menjadi potensi untuk disalahgunakan, utamanya dalam bisnis vaksin," tegas LaNyalla, ketua senator asal Jatim tersebut.

Pemerintah telah merancang peta jalan pemberian vaksin Covid-19, dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

Tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, pelayan publik, dan tenaga kesehatan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya