Hari Peduli Autisme, Nasdem Jakarta Sambangi Yayasan Bhakti Luhur

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendatangi Yayasan Bhakti Luhur Jakarta, di Hari Autisme se-Dunia, yang diperingati tanggal 2 April setiap tahunnya.

Di hari yang mulia, politisi muda itu mengucapkan terimakasih kepada jajaran pengurus Yayasan Bhakti Luhur, yang sudah menerima Partai Nasdem DKI bersama Ketua Garnita Nasdem DKI Jakarta, Melani Simon.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Yayasan Bhakti Luhur yang sudah menerima kedatangan Partai Nasdem DKI Jakarta, juga Garnita DKI, untuk bisa berbagi kasih di hari yang mulia ini, di Jumat Agung, dan juga di Hari Autisme se-Dunia," kata Wibi dalam sambutannya di Yayasan Bhakti Luhur Jakarta, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (2/4).

Dia mengatakan, autisme atau disabilitas intelektual perlu didukung. Sebab, bagi penyandang disabilitas atau autism, tidak bisa kita hanya diam untuk minta dipahami, tetapi harus memahaminya.

Dari sektor pendidikan, dengan tegas pria yang akrab disapa Bang Wibi ini mendorong agar sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus diperbanyak, dan juga gratis.

"Yayasan-yayasan juga perlu didukung. Sebab, ini adalah yayasan yang non-profit. Tentunya butuh banyak donatur, dari pemerintah, juga partai politik, untuk bisa berkontribusi, agar niat baik ini tetap terjaga, tetap berjalan," kata Wibi.

"Ini pengabdian kepada Tuhan, dan di setiap agama mengajarkan hal yang sama, bahwa kemanusiaan adalah segala-galanya," tambahnya.

Memang banyak variabel yang harus perbaiki di negara ini, terutamanya di Pemprov DKI Jakarta. Dikatakan Wibi, nantinya setelah anak-anak ini tumbuh kembang, dan juga memang sudah memiliki terapi dan pendidikan formil, maka harus kembali lagi ke masyarakat.

Saat ini, jelas Wibi, sudah ada UU 8/2019 tentang hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Untuk di Pemprov DKI, sekurang-kurangnya memberikan 2 persen hak untuk bekerja.

"Di Balai Kota sendiri Gubernur bapak Anies Baswedan (Gubernur DKI) membuka lapangan pekerjaan magang, untuk anak-anak berkebutuhan khusus," kata Wibi.

Sementara untuk lapangan pekerjaaan di sektor swasta, berdasarkan undang-undang, perusahaan sekurang-kurangnya menyediakan satu persen untuk penyandang disabilitas, baik fisik maupun intelektual.

"Sayangnya DKI Jakarta belum sampai di situ. Alasannya apa? Terkadang anak-anak kita ini, yang sudah melewati fase sekolah formil tidak disiapkan untuk masuk di dunia kerja. Maka dari itu, perlu ada 'halte' transit untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia pekerjaan. Itu yang perlu kita dorong," ucap Wibi.