PANDEMI Covid-19 yang hingga kini belum usai membuat seluruh dunia harus putar otak mencari strategi terbaik untuk menyelamatkan rakyat dan negara dari dampak virus.
Meski kini sudah ditemukan sejumlah vaksin untuk menangkal virus tersebut, namun nyatanya pandemi belum bisa diatasi secara signifikan. Meski memang tingkat penyebaran orang yang terpapar tak secepat dulu, tapi masih banyak juga yang terpapar.
Bahkan, virus laknat tersebut sembat bermutasi, menjadi varian baru yang lebih kuat.
Bicara soal pandemi, akan bermuara pada dampaknya bagi kehidupan, yang paling terasa yakni ekonomi ambruk, korporasi yang tak kuat gulung tikar, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan negara menyusut tajam.
Rakyat berjibaku mencari penghasilan sembari digentayangi bahaya kesehatan.
Tak hanya itu, kualitas pendidikan pun menurun. Pasalnya, anak sekolah dan mahasiswa dipaksa libur sementara, kemudian, agar tak tertinggal, pelajaran diadakan secara daring, namun tingkat efektivitas sekolah daring ini kurang.
Banyak orang tua yang mengeluh soal belajar daring ini, pun demikian dengan para siswa, mereka merasa kurang. Demikian juga para tenaga pengajar. Intinya daring tidak seefektif, senyaman belajar tatap muka.
Pemerintah pun mendengar keluhan-keluhan ini, Mendikbud Nadiem Makarim pun berjanji akan segera meramu kebijakan dan aturan-aturan agar belajar tatap muka di sekolah, di kampus bisa kembali dilakukan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Akhirnya keluarlah SKB 4 Menteri yang mengizinkan sekolah tatap muka, sembari memberikan vaksinasi kepada para pengajar, kapasitas sekolah hanya 50 persen, dan aturan-aturan lain.
Meski demikian, kebijakan ini dinilai sejumlah kalangan terlalu cepat. Pasalnya, pemerintah tidak membeberkan data berapa persen tenaga pengajar yang sudah divaksinasi.
Hal tersebut menjadi vital karena bila belum memenuhi target vaksinasi lalu sekolah dipaksa dibuka, ini justru akan menjadi bumerang, yang ada bukan dapat ilmu, justru nanti tecipta klaster baru penyebaran Covid-19 dari sekolah dan kampus.
Kiranya Indonesia perlu belajar dari negara lain, Perancis misalnya, kini negara yang tenar dengan Menara Eiffel itu kembali melakukan lockdown, setelah sebelumnya melakukan pelonggaran, membuka kembali sekolah-sekolah.
Negara pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron lockdonw kembali, hal tersebut lantaran Perancis diserang gelombang ketiga pandemi, lalu program vaksinasi baru mencapai 12 persen dari populasi.
Hal itu membuat lockdown menjadi masuk akal, ketimbang mengambil risiko fasilitas kesehatan kolaps karena tak bisa menampung pasien Covid-19.
Perancis yang secara geografis lebih kecil, secara penduduk tak sebanyak Indonesia saja gagal, lalu Indonesia bagaimana?
Sudah jelas, faktor utama Perancis lockdown karena vaksinasi yang masih minim. Oleh karena itu, sebaiknya Jokowi sebagai Presiden menunda niat para pembantunya untuk membuka kembali sekolah.
Lanjutkan program vaksinasi hingga 60 persen dari populasi, setelah itu mari dibicarakan soal pelonggaran-pelonggaran. Tak hanya buka sekolah, mungkin sektor yang lain juga bisa dinormalisasi.
