Berita

Diskusi Awal Rencana Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian Di Jabar yang digelar Di Educational Garden Eptilu, Cikajang, Garut/RMOLJabar

Politik

Mengubah Stigma, Mengintegrasikan Koperasi Dengan Global Value Chain

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 05:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Stigma koperasi yang selama ini hanya dianggap sebagai aktivitas simpan pinjam mulai diubah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Staf Khusus Kementerian Koperasi Dan UMKM, Agus Santoso mengatakan, ke depan koperasi di Indonesia harus terintegrasi dengan Global Value Chain.

"Kita sedang mengumpulkan champion-champion koperasi yang berpikiran terbuka dan mudah dibina untuk disatukan jadi semacam jejaring," jelas Agus kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (31/3).


Saat ini, Kemenkop UMKM sedang menyiapkan ekosistem koperasi yang ideal dan memungkinkan untuk saling memenuhi kebutuhan produksi anggota jejaring.

"Ke depan koperasi akan berorientasi ekspor dan pendukung ekspor," jelasnya di sela Diskusi Awal Rencana Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian Jabar di Cikajang, Garut, Jawa Barat itu.

Agus menambahkan, era Menteri Teten Masduki, pembangunan dunia koperasi tak lagi berorientasi pada kuantitas.

"Beliau tak bangga dengan pertumbuhan jumlah koperasi hingga puluhan ribu. Tapi mikro-mikro kita bina dan disatukan jadi kekuatan ekonomi yang berorientasi ekspor," imbuhnya.

Nilai-nilai yang dibangun, kata dia, adalah kewirausahaan karena bisa menelurkan pelaku-pelaku usaha baru. Sebab selama ini, realitas dunia usaha di Tanah Air masih memprihatinkan.

"Kewirausahaan di Indonesia terendah di ASEAN. Saat ini sekitar di poin 3 (3 persen), negara lain sudah 11 persen," ujarnya.

Senada dengan Agus, Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Krisdianto mengatakan bahwa pemerintah sangat concern dengan tumbuh kembangnya koperasi di tengah masyarakat. LPDB, kata Krisdianto, adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah membantu koperasi-koperasi mengembangkan usahanya.

"Sedihnya, banyak yang tidak tahu LPDB. Padahal pmbiayaannya murah, hanya 3 persen per tahun. Dan kita enggak ada biaya apa-apa, baik biaya admin, provisi, atau apapun," ungkapnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya