Konferwil NU DKI Perlu Dipelototi KPK Agar Tak Ada Money Politic

Konferensi Wilayah (Konferwil) Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta pada tanggal 2-4 April mendatang dinilai perlu pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi (KAKI), pengawasan KPK penting untuk meminimalisir adanya potensi money politic dalam Konferwil NU DKI Jakarta tersebut.

"KPK harus turun langung mengawasi dan memantau. Karena tokoh-tokoh yang bertarung dalam Konferwil NU DKI adalah orang penting yang punya jabatan dan juga punya duit," kata Koordinator Investigasi Lembaga KAKI Publik, Wahyudin Jali kepada wartawan, Rabu (31/3).

Salah satu yang ia contohkan adalah keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali yang akan bertarung di Konferwil NU DKI. Wahyudin menjelaskan, pada tahun 2021, alokasi anggaran Sekda DKI Jakarta untuk belanja tenaga ahli sebesar Rp 7 miliar, dan perjalanan dinas sampai sebesar Rp 56,9 miliar.

"Terlalu besarnya alokasi anggaran Sekda DKI Jakarta ini, pantasan membuat Sekda Marullah Matali sangat pede (percaya diri) memenangkan pertarungan menjadi Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta," terangnya.

Dorongan agar KPK turut memantau Konferwil NU DKI juga disampaikan Ketua Aktivis Muda NU (AMNU), Dewa Made Pramiko untuk menghindari praktik politik uang.

"Dengan keberadaan KPK ini, bisa mengurangi potensi money politic di Konferwil NU DKI. Diharapkan tidak ada janji-janji lagi, atau dugaan transaksi lain," tandasnya.