Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), M. Gde Siriana Yusuf/Repro

Politik

Lebih Buruk Dari Orde Baru, Gde Siriana: 6 Tahun Jokowi Berkuasa, Korupsi Merajalela Dan Sudah Bentuk Dinasti

SELASA, 30 MARET 2021 | 15:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibanding pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), M. Gde Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "KKN+D Dan Dampak Besarnya" yang digagas Kantor Berita Politik RMOL, pada Selasa (30/3).

Dalam acara ini, Gde menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D (Korupsi, Kolusi, Nepotisme plus Dinasti).


Menurut Gde, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak 2004 hingga 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi. 120 orang diantaranya bupati/walikota dan 21 gubernur.

"Artinya di sini korupsi di era reformasi ini justru semakin parah. Nah mengapa semakin parah? Karena dia melahirkan dinasti," ujar Gde.

Dinasti sendiri menurut Gde, bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi.

"Nah kemudian itu kenapa di era reformasi ini justru melahirkan dinasti. Artinya korupsinya jalan terus melahirkan akumulasi aset, akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti dan dinasti ini nanti akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat," jelasnya.

Sehingga, Gde berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk dibanding pemerintahan era Soeharto.

"Kita bisa melihat, enam tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto, Soeharto itu belum ngapa-ngapain. Belum ada kasus korupsinya belum ada dinastinya," terangnya.

"Tetapi di era pemerintah enam tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin siapa yang mau pilih," demikian Gde.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya