Walikota Semarang: Kalau Mudik Dilarang, Transportasinya Ya Jangan Digampangin

Larangan mudik yang diterapkan pemerintah pusat harus dibarengi dengan pembatasan atau pengurangan moda transportasi yang menjadi sarana utama pemudik.

Demikian disampaikan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi yang mengaku tetap mendukung keputusan pemerintah melarang mudik lebaran seperti tahun sebelumnya.

"Pemerintah pusat melarang, nah kami yang di Semarang tentu akan mendukung, memberikan support dan mengarahkan agar masyarakat tidak mudik," ucap Hendi diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Senin (29/3).

Larangan mudik dilakukan Pemerintah Pusat mulai 6-17 Mei mendatang untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Karena menurut catatan Dinas Kesehatan, libur panjang menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus baru Covid-19

"Kalau dilarang, transportasi ya jangan dimudahkan. Misalnya kereta api, bus dan pesawat boleh jalan. Tentu kalau dimudahkan harus ada upaya ekstra untuk menghambat masyarakat mudik, itu saran saya," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif menyebut kebijakan pusat terkait larangan mudik, harus diikuti oleh struktur yang paling bawah, misalnya Pemerintah Kota dan Kabupaten.

"Harus ada pengawasan ketat, memang ada pro kontra karena mudik ini sudah jadi budaya. Namun dasar dari pemerintah melarang kan mengantisipasi penyebaran Covid-19," kata Afif.