Salah satu terduga teroris digelandang oleh personel Densus 88/Net
Ketua Umum DPN Gemasaba Heru Widodo percaya aparat Kepolisian bisa bekerja dengan professional melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap pelaku teroris di Indonesia. Salah satu buktinya adalah aksi penangkapan oleh Densus 88 disejumlah titik hari ini, senin (29/3).
“Kita sebagai rakyat, percayakan kepada pemerintah harus mampu memberi rasa aman kepada rakyatnya dan kita lihat Densus 88 sudah bekerja cepat melakukan penangkapan, kita apresiasi,†kata Heru yang juga anggota komisi III DPR RI, Senin (29/3).
Apa yang terjadi di Gereja Katedral Makasar, Sulawesi Selatan diharapkannya menjadi peristiwa terakhir.
“Kita dukung langkah aparat sisir habis teroris yang atas namakan agama. Peristiwa di Makasar kami harap menjadi peristiwa terakhir,†tandas Heru.
Temuan tersangka teroris di Condet, Jakarta Timur, kata Heru menjadi indikasi bahwa sel-sel teroris masih hidup dan jelas akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
“Sel-sel teroris ini harus di telusuri, sinergitas lintas mitra baik kepolisian, BIN dan BNPT sangat penting, termasuk Kominfo,†tambahnya.
Doktrinasi yang dilakukan teroris diakui Heru sudah masuk digenerasi muda, menurutnya, doktrinasi mereka masuk ke anak-anak muda, dengan menggunakan perangkat sosial media sebagai media tutorial rakit bom.
Sebagai politisi muda yang menjadi Ketua sayap organisasi kepemudaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Heru mengaku bakal melakukan evaluasi kerja dan menata program kerja Gemasaba.
“ini menjadi tugas kita, menjadi kerja organisatoris Gemasaba bagaimana menguatkan kembali nilai Pancasila , menguatkan spirit nasionalisme dikalangan anak muda, kami khawatir doktrinasi yang dilakukan teroris semakin gencar, ini jelas harus dilawan,†tandasnya.
Salah satu cara efektif melakukan perlawanan terhadap persebaran doktrinasi radikal dan terorisme menurut Heru adalah dengan masuk juga ke flatform digital dan sosial media, sebagai media dakwah yang rahmatan lil alamin.
“Bahayanya anak jaman now berguru di Youtube, sementara di Youtube itu tidak semua bisa dibenarkan, tidak sedikit juga konten yang berseberangan dengan nilai pancasila, bahkan konten radikal juga ditemukan Kominfo, â€pungkasnya.
