Berita

anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir/Net

Politik

Fraksi PPP: Aneh Jika BPOM Kembalikan Tahapan Uji Klinis Vaksin Nusantara Ke Fase Pra Klinis

MINGGU, 28 MARET 2021 | 22:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi PPP DPR RI menyesalkan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tidak mau mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Nusantara fase kedua.

Terlebih, kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir, secara resmi BPOM malah mengembalikan proses uji klinis fase pertama ke tahap pra-klinis dengan alasan ada tahapan atau proses yang belum dilengkapi.

"Ini merupakan kebijakan aneh karena yang memberikan izin uji klinis fase pertama juga BPOM sendiri. Ini artinya BPOM telah bertindak kurang cermat dalam mengeluarkan izin uji klinis vaksin," ujar Anas kepada wartawan, Minggu (28/3).


Bagi Anas, Vaksin Nusantara sebagai karya anak bangsa sudah sangat ditunggu-tungu kehadirannya karena akan menjadi kebanggaan yang luar biasa saat pandemi.

"Bahkan secara ekonomi juga bakal memberikan kontribusi sangat besar karena bisa mengurangi biaya import vaksin yang jumlahnya lebih besar dari anggaran Kementerian Kesehatan RI selama satu tahun," terangnya.

Seharusnya, lanjut Legislator Jawa Timur ini, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan bekerja lebih keras untuk melakukan percepatan produksi vaksin anak bangsa bagaimanapun caranya.

Menurutnya, jika dilapangan dirasa ada masalah-masalah teknis yang mungkin saja terjadi, seharusnya pemerintah terus fokus berusaha mencari jalan keluar dan melakukan pengawalan maksimal agar produksi Vaksin Nusantara bisa terus berjalan.

Masih kata Anas, mudahnya proses importasi vaksin asing dan rumitnya proses memproduksi vaksin dalam negeri, sangat bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi selama ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk makin mencintai produk dalam negeri dan mengurangi bahkan 'membenci" pemakaian produk asing," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya