anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir/Net
Fraksi PPP DPR RI menyesalkan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tidak mau mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Nusantara fase kedua.
Terlebih, kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir, secara resmi BPOM malah mengembalikan proses uji klinis fase pertama ke tahap pra-klinis dengan alasan ada tahapan atau proses yang belum dilengkapi.
"Ini merupakan kebijakan aneh karena yang memberikan izin uji klinis fase pertama juga BPOM sendiri. Ini artinya BPOM telah bertindak kurang cermat dalam mengeluarkan izin uji klinis vaksin," ujar Anas kepada wartawan, Minggu (28/3).
Bagi Anas, Vaksin Nusantara sebagai karya anak bangsa sudah sangat ditunggu-tungu kehadirannya karena akan menjadi kebanggaan yang luar biasa saat pandemi.
"Bahkan secara ekonomi juga bakal memberikan kontribusi sangat besar karena bisa mengurangi biaya import vaksin yang jumlahnya lebih besar dari anggaran Kementerian Kesehatan RI selama satu tahun," terangnya.
Seharusnya, lanjut Legislator Jawa Timur ini, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan bekerja lebih keras untuk melakukan percepatan produksi vaksin anak bangsa bagaimanapun caranya.
Menurutnya, jika dilapangan dirasa ada masalah-masalah teknis yang mungkin saja terjadi, seharusnya pemerintah terus fokus berusaha mencari jalan keluar dan melakukan pengawalan maksimal agar produksi Vaksin Nusantara bisa terus berjalan.
Masih kata Anas, mudahnya proses importasi vaksin asing dan rumitnya proses memproduksi vaksin dalam negeri, sangat bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi selama ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk makin mencintai produk dalam negeri dan mengurangi bahkan 'membenci" pemakaian produk asing," tandasnya.
