Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau/Net
Hubungan China dan negara-negara Barat kian rumit dengan adanya perang sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengkritik sanksi yang dilayangkan China terhadap anggota parlemen oposisi Kanada, Michael Chong.
Pada Sabtu (27/3), Trudeau menyebut sanksi China sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
"Kami akan terus membela hak asasi manusia di seluruh dunia dengan mitra internasional kami," kata Trudeau, seperti dikutip
Reuters.
Chong merupakan wakil ketua Komite Tetap Parlemen untuk Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional (FAAE), serta Subkomite FAAE untuk Hak Asasi Manusia Internasional, yang memiliki delapan anggota.
Bulan ini, FAAE menyimpulkan bahwa kekejaman yang terjadi di Xinjiang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Menanggapi sanksi, Chong mengatakan dia akan memakai sanksi sebagai lencana kehormatan.
"Ini menunjukkan bahwa anggota parlemen efektif dalam menarik perhatian pada genosida orang Uighur yang terjadi di China barat," kata Chong.
Chong juga mendesak pemerintahan Trudeau untuk secara resmi mengakui genosida Uighur, dan mengatakan sanksi itu tidak akan berdampak praktis karena dia tidak berencana melakukan perjalanan ke China.
Selain Chong, Beijing juga menjatuhkan sanksi untuk ketua dan wakil ketua Komisi Penasihat Pemerintah AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), Gayle Manchin dan Tony Perkins.
"Pemerintah China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunan, serta mendesak pihak terkait untuk memahami dengan jelas situasi dan memperbaiki kesalahan mereka," ujar kementerian luar negeri China.
"Mereka harus menghentikan manipulasi politik pada masalah terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dalam bentuk apa pun, dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Kalau tidak, jari mereka akan terbakar," tambahnya.
Dengan sanksi China, maka orang-orang tersebut dilarang untuk memasuki daratan China, Hong Kong, dan Makau. Warga serta institusi China juga dilarang melakukan bisnis dengan mereka.
Sanksi Beijing merupakan balasan atas sanksi yang diberlakukan oleh AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada awal pekan ini atas pelanggaran hak-hak Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.
