Mudik Dilarang Tapi Pariwisata Dibuka, Dedi Kurnia: Jangan Hanya Komoditas Politik

Keputusan Pemerintah melarang mudik 2021 dinilai kontradiktif. Pasalnya, di satu sisi pemerintah melarang mudik namun di sisi yang lain membuka sektor pariwisata.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Pemerintah gagal menghadirkan kebijakan yang adil bagi warga negara.

"Saat pariwisata dibuka dan tempat perbelanjaan modern dibuka tetapi mudik dilarang, jelas kontradiktif. Dan tidak mencerminkan ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap," kata Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (27/3).

Pengamat politik dari Universitas Telkom ini justru khawatir kebijakan pelarangan mudik hanya sebatas komoditas politik semata agar seolah-olah Pemerintah terkesan ketat terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19.  

"Jangan sampai larangan mudik hanya sebagai komoditas politik agar pemerintah seolah-olah telah berupaya," tandasnya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya resmi melarang mudik Lebaran 2021

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (27/3) kemarin.