Penumpang sedang menenteng tas bawaan di sebuah terminal/Net
Kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021 dinilai diskriminatif dan kontradiktif. Pasalnya, kerumunan seperti pariwisata dibiarkan bahkan sudah mulai digalakkan.
"Kenapa mudik dilarang sementara wisata dan kerumunan lain boleh-boleh saja," kata pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah, Sabtu (27/3).
Menurutnya, mudik adalah budaya yang telah melembaga. Ada nilai silaturahmi dan spiritualitas di dalamnya. Harusnya, mudik dibolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Orientasi negara ini selalu saja pada aspek ekonomi, pandemi pun dapat diterobos dengan alasan menggerakkan roda ekonomi, sementara pada aspek keagamaan tidak menjadi prioritas, bahkan dipinggirkan. Budaya keagamaan ikut terdampak oleh kebijakan materialistis dan pragmatis seperti ini," tutur Rizal Fadillah.
"Dahulu pernah ada menteri yang mengancam pidana segala bagi yang mudik. Alasannya menentang kebijakan pemerintah atas pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan. Penafsiran sempit dan tendensius. Ketika kepentingan non agama diperlukan, kerumunan pun dibolehkan contohnya kampanye saat pilkada," tambahnya.
Jelas dia, pelanggaran terberat pemerintah saat ini dalam konteks pandemi Covid-19 adalah tidak dijalankannya prinsip
equality before the law, atau melakukan diskriminasi hukum.
"Mudik dilarang, pasar dan wisata digalakkan. Kebijakan yang sungguh tidak sehat," demikian Rizal Fadillah.
Berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3), pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan mudik dimulai 6 hingga 17 Mei 2021.
Namun, sebelum dan sesudah waktu tersebut, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu.
Di sisi lain, pemerintah sedang menggalakkan bakal membuka pintu bagi turis untuk masuk ke sejumlah destinasi wisata di Indonesia. Dengan catatan, kasus Covid-19 turun, dan mendapat dukungan negara tetangga.
Saat Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Jakarta, Kamis (18/3), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, mudah-mudahan Juni-Juli sudah bisa dimulai wisatawan mancanegara.
Bahkan, di Kepulauan Riau, pintu wisata akan dibuka lebih awal. Ditargetkan pada 21 April 2021.
Lewat
safe travel corridor untuk wisatawan asal Singapura, Sandiaga bilang, ada dua zona yang disiapkan, yakni Nongsa dan Bintan Lagoi.
