Berita

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman/Net

Politik

Sepakat Perintah Jokowi, PDIP Sumbar Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk Serap Gabah Petani

SABTU, 27 MARET 2021 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi terkait rencana impor 1 juta ton beras yang tak akan digelontorkan ke pasar saat panen raya sekitar bulan April, bernada sumir.

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, pernyataan Mendag Lutfi seakan mengesankan bahwa beras-beras impor tersebut sudah pasti datang ke Indonesia.

“Pernyatan Mendag pada 18 Maret 2021 ke media, bahwa 1 juta ton beras impor itu akan disimpam dulu dan tak akan digelontorkan saat panen raya pada bulan April ini, mengindikasikan berasnya sudah diimpor duluan," kata Alex dalam keterangannya, Sabtu (27/3).


Kata Alex, hal tersebut bertolak belakang dengan pernyatan Presiden Joko Widodo yang dengan tegas memastikan, sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

"Saya mengikuti perbincangan soal impor beras beberapa hari ini. Saya perlu tegaskan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang," ujar Presiden Jokowi di akun Facebook bencentang biru, Jumat (26/3).

"Selama hampir tiga tahun belakangan ini, Indonesia juga tidak mengimpor beras," imbuhnya menekankan.

Bagi Alex, pernyataan Presiden Jokowi sudah tepat dan tentu akan didukung kader PDIP di Sumatera Barat khususnya.

“PDI Perjuangan Sumatera Barat, mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang secara tegas meminta perdebatan terkait rencana impor beras dihentikan. Karena, perdebatan ini makin merugikan petani kita, karena harga gabah di petani masih belum sesuai yang diharapkan,” katanya.

Menurut Alex, kader banteng di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum, mendukung penuh keinginan Presiden Jokowi, agar beras petani saat panen raya di April ini, diserap seluruhnya oleh Perum Bulog.

“Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani beserta jajaran, mesti mencarikan alokasi anggaran untuk biaya penyerapan hasil panen gabah petani," harapnya.

"Kalau tidak mampu menyediakan anggarannya, resikonya amat besar. Pertumbuhan ekonomi kita akan terus mengalami perlambatan,” tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya