Berita

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman/Net

Politik

Sepakat Perintah Jokowi, PDIP Sumbar Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk Serap Gabah Petani

SABTU, 27 MARET 2021 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi terkait rencana impor 1 juta ton beras yang tak akan digelontorkan ke pasar saat panen raya sekitar bulan April, bernada sumir.

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, pernyataan Mendag Lutfi seakan mengesankan bahwa beras-beras impor tersebut sudah pasti datang ke Indonesia.

“Pernyatan Mendag pada 18 Maret 2021 ke media, bahwa 1 juta ton beras impor itu akan disimpam dulu dan tak akan digelontorkan saat panen raya pada bulan April ini, mengindikasikan berasnya sudah diimpor duluan," kata Alex dalam keterangannya, Sabtu (27/3).


Kata Alex, hal tersebut bertolak belakang dengan pernyatan Presiden Joko Widodo yang dengan tegas memastikan, sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

"Saya mengikuti perbincangan soal impor beras beberapa hari ini. Saya perlu tegaskan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang," ujar Presiden Jokowi di akun Facebook bencentang biru, Jumat (26/3).

"Selama hampir tiga tahun belakangan ini, Indonesia juga tidak mengimpor beras," imbuhnya menekankan.

Bagi Alex, pernyataan Presiden Jokowi sudah tepat dan tentu akan didukung kader PDIP di Sumatera Barat khususnya.

“PDI Perjuangan Sumatera Barat, mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang secara tegas meminta perdebatan terkait rencana impor beras dihentikan. Karena, perdebatan ini makin merugikan petani kita, karena harga gabah di petani masih belum sesuai yang diharapkan,” katanya.

Menurut Alex, kader banteng di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum, mendukung penuh keinginan Presiden Jokowi, agar beras petani saat panen raya di April ini, diserap seluruhnya oleh Perum Bulog.

“Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani beserta jajaran, mesti mencarikan alokasi anggaran untuk biaya penyerapan hasil panen gabah petani," harapnya.

"Kalau tidak mampu menyediakan anggarannya, resikonya amat besar. Pertumbuhan ekonomi kita akan terus mengalami perlambatan,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya