Isu masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dianggap oleh Filusuf Rocky Gerung sebagai bagian dari pemberangusan nilai-nilai demokrasi.
Rocky Gerung menyampaikan hal tersebut di dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal Youtube Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, yang dikutip Sabtu (27/3).
Dia menilai, isu masa jabtan presiden menjadi tiga periode dimainkan oleh orang-orang yang berafiliasi dengan pihak-pihak global yang tengah memperkuat sistem kapitalis di Indonesia.
"Rezim ini adalah proxy dari
global capitalism. Dan proxy itu sebetulnya biasa dalam sistem yang terbuka, di mana masuk kelar uang 24 jam, tidak bisa lagi di filter oleh negara," ujar Rocky Gerung.
"Tapi yang terpenting adalah, ide semacam ini hendak diternakan oleh siapa?" sambungnya.
Dalam pengalaman sejarah negara-negara demokrasi di Asia, termasuk Indonesia, Rocky Gerung menyebutkan ada hal serupa terjadi seperti yang ramai diperbincangan saat ini. Yaitu ada kecendrungan dari penguasa untuk terus bisa menjadi pemimpin di suatu negara atau mnejadi agent value yang kerap dikenal sebagai penguasa otoriter.
Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) ini memberikan contoh konkret yang terjadi disejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1980-1990.
"Seperti Soeharto di Indonesia, Marcos di Filipina. Ini yang disebut sebagai
agent value. Bahwa nilai Asia itu menghendaki stabilitas. Oleh karena itu eksistensi dari kekuasaan harus dipertahankan bahakan di perpanjang," tuturnya.
Tapi menurut Rocky Gerung, sekarang ini kebanyakan negara di Asia Tenggara utamanya tidak lagi menganut gaya kepemimpinan otoriter. Justru, negara-negara di luar Asia Tenggara yang kini menganut sistem otoriter.
"Tapi kemudian Asia berubah dan sekarang dianggap tiga periode itu di Turki, China. Bukan
Southeast Asia sebetulnya. Jadi
value-nya sudah pindah tuh. Asia justru menginginkan demokrasi," paparnya.
Maka dari itu, Rocky Gerung menyimpulkan isu tiga periode ini adalah satu upaya dari pihak luar yang menggunakan tangan-tangan
value agent yang dia umpakan tadi.
"Jadi kalau Indonesia mempercepat demokrasi seharusnya mempercepat sirkulasi elit. Nah tiga periode itu adalah perpanjang sirkulasi elit," katanya.
"Tidak mungkin negeri ini tumbuh secara beradab kalau fasilitas mempercepat sirkulasi elit dihambat oleh proxy-proxy global kapitalis yang berupaya memperoleh gen dari akumulasi yang ditanamkan di dalam periode Preiden Jokowi," demikian Roncky Gerung.
