Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman (tengah)/Ist
Pernyataan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang siap membela secara hukum Partai Demokrat bila diminta oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditanggapi sinis oleh pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan.
Menurut Ken, pernyataan Munarman yang akan membela Demokrat kubu AHY adalah bentuk FPI mencari simpati karena statusnya sebagai organisasi yang sudah dilarang negara.
"Pernyataan Munarman tersebut lantaran ada kecenderungan pemerintahan sebelumnya menerima dengan kehadiran FPI," kata Ken dalam diskusi 'FPI Mencari Inang Baru' yang ditayangkan di Channel Youtube CokroTV, Jumat (26/3).
Oleh karena itu, lanjut Ken, Munarman tengah mencari dukungan untuk menghidupkan lagi FPI yang resmi dibubarkan pada 20 Desember 2020 lalu. Salah satunya dengan mencoba merapat ke Demokrat.
Agar tidak terjadi kebangkitan FPI, Ken menilai pembubaran FPI secara organisasi tidak cukup. Apalagi dia melihat, ideologi FPI masih bisa hidup di tengah-tengah masyarakat.
Senada dengan Ken, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid setuju FPI dikategorikan sebagai organisasi radikal.
Hal ini, menurut Ahmad, sesuai dengan pengertian radikalisme yang merupakan suatu paham yang mengingingkan perubahan tatanan politik sosial yang sudah mapan dengan cara ekstrem atau kekerasan.
"Ideologi FPI sangat jelas. Bahkan Habib Rizieq jelas-jelas mendukung gerakan the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Selain itu, beberapa oknum FPI pernah ditangkap Densus 88 terkait kasus terorisme," jelas Ahmad seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta.
Ahmad kembali menerangkan, terorisme tidak bisa lepas dari radikalisme. Jika terorisme itu hilirnya, maka radikalisme itu merupakan hulunya. Artinya, semua teroris itu berpaham radikal, tapi tidak semua radikalisme akan jadi teroris.
Di sisi lain, lanjut Ahmad, radikalisme itu muncul juga karena politisasi agama. "Seperti FPI. Framingnya adalah anti pemerintahan. Padahal ini adalah gerakan politik yang memframing agama, atau bisa dikatakan manipulator agama," demikian Ahmad.
