Ilustrasi jual beli jabatan/Net
Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Adib Miftahul mencium indikasi Forum Sekretaris (Forses) Kementrian dan Lembaga dijadikan tempat untuk jual beli jabatan.
Hal ini, kata Adib, telah melenceng dari tujuan dan cita-cita Forses dibentuk yakni sebagai sarana mempermudah komunikasi dan koordinasi antar sekretaris di Kementrian dan Lembaga yang diharapkan dapat mendukung cita-cita reformasi birokrasi.
"Namun dalam perjalanannya, ada indikasi menarik Forses ke wilayah politik jual beli jabatan," kata Adib dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3).
Sebab, kata Adib, indikasi itu sangat mudah dibaca. Pasalnya Forses memiliki penguasaan dan akses informasi dan birokrasi termasuk soal rencana dan pengajuan seleksi jabatan di setiap Kementrian dan Lembaga.
Dikatakan Adib, Ketua Forses Dwi Wahyu Atmaji yang juga menjabat sebagai sekretaris Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) patut diduga kuat memainkan pengaruhnya dalam praktik jual beli jabatan di Kementrian dan Lembaga lantaran sudah dipastikan memiliki data lengkap serta akses terhadap seleksi pejabat.
Adib mengungkap, dalam seleksi jabatan Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI) yang diikuti oleh tujuh orang. Tiga dari Internal ANRI sementara empat kandidat lain dari eksternal.
Namun, Adib khawatir, salah satu kandidat yakni Imam Gunarto dengan jabatanya sebagai Sekretaris Utama (ANRI) yang notabene masuk dalam anggota Forum Sekretaris (Forses) main mata. Mengingat, Ketua Forses Dwi Wahyu Atmaji merupakan salah satu panitia seleksi jabatan kepala ANRI.
"Ini ujian bagi integritas ketua Forses yang notabene sebagai Sesmenpan sekaligus anggota Pansel," tekan Adib.
Untuk itu, Adib berharap agar Menpan RB Tjahjo Kumolo menjaga Forses sebagai satu wadah untuk memastikan komunikasi dan koordinasi antar Kementrian dan Lembaga tidak disalahgunakan sebagai ajang jual beli jabatan.
"Kita dukung pak Tjahjo untuk terus membenahi birokrasi. Dengan kemampuan beliau dan pengalamannya dapat membaca birokrat yang melakukan manuver politik," pungkas Adib.
