Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Penolakan atas rencana impor daging sapi dan kerbau disuarakan pedagang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaklumi penolakan tersebut. Menurutnya, pemerintah bisa menunda impor daging dan memastikan sirkulasi lancar agar kebutuhan di pasaran terpenuhi.
Penolakan tersebut disampaikan setelah pemerintah berencana memenuhi stok daging di sejumlah daerah, juga sebagai persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dijelaskan LaNyalla, pedagang menolak lantaran ketersediaan daging masih melimpah.
"Pedagang daging sapi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, keberatan dengan rencana itu. Pasalnya di Kupang ketersediaan diperkirakan masih melimpah dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah," kata ketua senator asal Jawa Timur itu, Jumat (26/3).
Menurutnya, jika daging impor masuk, pedagang khawatir malah menjadi banjir daging kerbau.
"Justru kondisi itu bisa mengakibatkan kerugian bagi pedagang daging sapi, dan pasti berdampak pada sektor lainnya," ujar LaNyalla.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meminta pemerintah menyikapi keberatan warga Kupang, terutama para pedagang daging sapi.
"Saya meminta supaya pemerintah menjamin sirkulasi peredaran daging sapi dan kerbau di Kupang ke pulau Jawa dan lainnya. Jangan sampai impor berlebihan, untuk menekan dampaknya. Selain itu pemerintah harus menstabilkan harga agar tidak membuat gejolak," pintanya.
LaNyalla berharap pemerintah menjaga keseimbangan agar pedagang daging agar tidak merugi dan masyarakat pun terbantu. Caranya dengan kerja keras menekan biaya logistik dan tata kelola sirkulasinya.
"Jika pemerintah bisa mengendalikan sirkulasi dan harga, hal ini akan membantu pedagang dan masyarakat. Dan tidak akan memberatkan pengeluaran belanja keluarga menjelang Hari Raya," ujarnya.
Pedagang di salah satu pasar di Kota Kupang, Winto Dethan, menilai impor akan menggerus potensi penjualan daging sapi. Bahkan, pedagang sapi kiloan seperti dirinya akan gulung tikar akibat persaingan harga dan kualitas daging meski barang yang di impor merupakan daging kerbau.
"Ini usaha pemerintah, kalau harganya di bawah jualan kita maka usaha kita bisa macet. Tapi sebaiknya, jangan di impor saja," ujarnya.
Winto berharap ada penyesuaian harga yang sesuai agar pedagang daging sapi di pasar tidak terancam usahanya.
Pedagang lainnya, Yermin, menyebutkan kebijakan pemerintah tersebut harusnya melihat dengan situasi pedagang daging sapi seperti dirinya bersama pedagang lainnya. Pasalnya, khusus wilayah Nusa Tenggara Timur, stok sapi pedaging masih cukup banyak.
"Kan kita dari NTT juga yang kirim ke luar. Artinya masih ada stok sapi pedaging kita di NTT," jelas Yermin.
