Berita

Konferensi pers Demokrat versi KLB di Hambalang, Bogor/Net

Politik

Strategi Komunikasi Kubu Moeldoko Dinilai Tidak Fokus

JUMAT, 26 MARET 2021 | 12:33 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Partai Demokrat (PD) versi KLB (Kongres Luar Biasa) alias kubu Moeldoko membuat manuver dengan mengangkat kembali isu korupsi pembangunan wisma atlet dan menggelar konferensi pers di Hambalang, Bogor.

Manuver tersebut dimaksudkan untuk menyerang kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena kasus Hambalang terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.

Menurut praktisi strategi komunikasi Fajar Shodik, upaya kubu Moeldoko mengangkat isu Hambalang merupakan indikasi bahwa kelompok KLB mulai goyah fokus perjuangannya dalam meraih pengakuan pemerintah.


Dari perspektif strategi komunikasi, keputusan untuk menggemakan ulang kasus yang mengantarkan Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum ke penjara itu dianggap tidak memperkuat upaya kubu Moeldoko mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya melihat kubu KLB kewalahan meladeni narasi-narasi substansial terkait persoalan legalitas partai. Karena itu, mereka melipir dengan mengangkat isu-isu lain yang justru tidak efektif,” lanjut mantan relawan Jokowi yang saat ini menjadi konsultan krisis komunikasi itu.

Pria alumnus UMS Surakarta tersebut juga menilai kubu KLB tidak memiliki narasi yang otentik. Dalam pengamatan Fajar, isu Hambalang yang dinarasikan sebagai proyek mangkrak merupakan propaganda yang kerap digunakan buzzer-buzzer di media sosial untuk menyerang SBY.

Narasi itu, dalam pandangan Fajar, tergolong lemah.

Karena, menurut data yang ia himpun, proyek Hambalang tidak bisa dilanjutkan pembangunannya pada era SBY lantaran tidak diizinkan oleh KPK.

Surat izin KPK yang memberikan lampu hijau pada pemerintah untuk melanjutkan kembali proyek itu baru terbit pada 2015, saat rezim sudah berganti.

Dengan demikian, tanggungjawab terkait kelanjutan pembangunan wisma atlet Hambalang lebih pantas ditagihkan kepada Presiden Jokowi. Bukan kepada SBY.

“Soal Jokowi mau melanjutkan Hambalang atau tidak, itu terserah beliau. Tetapi, tidak etis jika sebagian pihak mengulang-ulang propaganda bohong bahwa proyek Hambalang mangkrak di era SBY. Bagaimanapun, komunikasi politik perlu mengedepankan etika,” jelasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya