Berita

Konferensi pers Demokrat versi KLB di Hambalang, Bogor/Net

Politik

Strategi Komunikasi Kubu Moeldoko Dinilai Tidak Fokus

JUMAT, 26 MARET 2021 | 12:33 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Partai Demokrat (PD) versi KLB (Kongres Luar Biasa) alias kubu Moeldoko membuat manuver dengan mengangkat kembali isu korupsi pembangunan wisma atlet dan menggelar konferensi pers di Hambalang, Bogor.

Manuver tersebut dimaksudkan untuk menyerang kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena kasus Hambalang terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.

Menurut praktisi strategi komunikasi Fajar Shodik, upaya kubu Moeldoko mengangkat isu Hambalang merupakan indikasi bahwa kelompok KLB mulai goyah fokus perjuangannya dalam meraih pengakuan pemerintah.


Dari perspektif strategi komunikasi, keputusan untuk menggemakan ulang kasus yang mengantarkan Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum ke penjara itu dianggap tidak memperkuat upaya kubu Moeldoko mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya melihat kubu KLB kewalahan meladeni narasi-narasi substansial terkait persoalan legalitas partai. Karena itu, mereka melipir dengan mengangkat isu-isu lain yang justru tidak efektif,” lanjut mantan relawan Jokowi yang saat ini menjadi konsultan krisis komunikasi itu.

Pria alumnus UMS Surakarta tersebut juga menilai kubu KLB tidak memiliki narasi yang otentik. Dalam pengamatan Fajar, isu Hambalang yang dinarasikan sebagai proyek mangkrak merupakan propaganda yang kerap digunakan buzzer-buzzer di media sosial untuk menyerang SBY.

Narasi itu, dalam pandangan Fajar, tergolong lemah.

Karena, menurut data yang ia himpun, proyek Hambalang tidak bisa dilanjutkan pembangunannya pada era SBY lantaran tidak diizinkan oleh KPK.

Surat izin KPK yang memberikan lampu hijau pada pemerintah untuk melanjutkan kembali proyek itu baru terbit pada 2015, saat rezim sudah berganti.

Dengan demikian, tanggungjawab terkait kelanjutan pembangunan wisma atlet Hambalang lebih pantas ditagihkan kepada Presiden Jokowi. Bukan kepada SBY.

“Soal Jokowi mau melanjutkan Hambalang atau tidak, itu terserah beliau. Tetapi, tidak etis jika sebagian pihak mengulang-ulang propaganda bohong bahwa proyek Hambalang mangkrak di era SBY. Bagaimanapun, komunikasi politik perlu mengedepankan etika,” jelasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya