Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

IMF: Demi Kepentingan Rakyat, Pemerintahan Lebanon Harus Segera Melakukan Reformasi

JUMAT, 26 MARET 2021 | 11:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pembentukan pemerintahan baru Lebanon yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan donor asing untuk membantu negara itu, hingga kini masih menemui jalan buntu.

Dana Moneter Internasional atau IMF angkat bicara mengenai hal tersebut pada Kamis (25/3).

Mereka mengatakan, pemerintah Lebanon baru dengan mandat yang jelas sangat penting untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menarik negara itu keluar dari krisis keuangan.


Donor asing telah mengatakan mereka tidak akan membantu negara, yang tenggelam dalam hutang, kecuali politisi Lebanon menangani korupsi dan pemborosan yang menjadi akar penyebab keruntuhan negara itu.

"Sangat penting bahwa pemerintahan baru segera dibentuk dengan mandat yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan," kata juru bicara IMF Gerry Rice dalam konferensi pers seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/3).

"Tantangan yang dihadapi Lebanon dan rakyat Lebanon sangat besar, dan program reformasi itu sangat dibutuhkan," katanya.

Rice menambahkan, saat ini tidak ada pembahasan program antara IMF dan Beirut, yang ada hanya bantuan teknis dengan Kementerian Keuangan dan beberapa BUMN.

Saad al-Hariri ditunjuk sebagai perdana menteri pada Oktober lalu, tetapi sejak itu dia berselisih dengan Presiden Michel Aoun mengenai pembentukan kabinet. Pertemuan pekan lalu untuk membahas kabinet baru juga berakhir dengan penolakan publik.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya