Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Agar kebijakan di aspek kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 bisa seiring sejalan dengan pemulihan ekonomi, memang butuh strategi yang tidak biasa.
Untuk itu, alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 699,4 triliun pada 2021 ini bakal jadi fokus utama pemerintah, selain pelaksanaan program vaksinasi dan PPKM Mikro.
“Kita butuh strategi dan upaya ekstra untuk berhasil menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kita tidak bisa jika hanya menggunakan pendekatan biasa,†ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjadi narasumber di acara yang digelar oleh PT Verdhana Sekuritas Indonesia secara daring, Kamis (25/3).
Airlangga menjelaskan, anggaran PC-PEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sementara itu, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi.
Lalu anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang biasa mendorong kembali roda ekonomi masyarakat.
Strategi selanjutnya adalah program vaksinasi yang disertai dengan protokol kesehatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan
herd immunity.
Sejauh ini, vaksinasi tahap pertama sudah diberikan kepada para tenaga kesehatan sejak Januari 2021. Pemerintah melanjutkan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan lansia.
Hingga 24 Maret 2021, sebanyak 9,26 juta orang telah divaksinasi.
Ditambahkan Airlangga, pihak swasta juga bisa ikut serta dalam memvaksinasi karyawannya. Saat ini sudah lebih dari 10.000 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi tersebut, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.
Tak hanya itu, Pemerintah juga mendukung Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam negeri yang tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih untuk ikut menjamin ketersediaan vaksin di tanah air.
Sebagai upaya mendukung program vaksinasi, pemerintah masih teus menerapkan kebijakan PPKM Mikro di 15 provinsi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan testing, tracing, dan treatment.
Penerapan PPKM Mikro ini telah berhasil menurunkan angka kasus aktif, angka kematian dan Bed Occupancy Ratio (BOR), serta meningkatkan angka kesembuhan. Zona merah di berbagai daerah mulai berkurang setelah diterapkan PPKM Mikro.
“Bahkan persentase kasus aktif Indonesia lebih rendah daripada global dan kita berhasil ke
single digit sebesar 8,39 persen, dibandingkan dengan global yang sebesar 17,02 persen,†jelas Airlangga.
Menko Airlangga juga menyebut bahwa Indonesia memiliki misi menjadi negara yang bisa keluar dari
middle income trap pada 2045.
“Pandemi ini tidak menghalangi Indonesia untuk menyelesaikan pekerjaan kita dalam melakukan reformasi struktural secara nasional, salah satunya melalui penerapan UU Cipta Kerja. UU ini akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan mengefektifkan peraturan yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia,†paparnya.
Terkait investasi, selain membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola investasi, Pemerintah tetap melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.
Saat ini total ada 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp 4,817 triliun. Pembangunan infrastruktur melalui PSN ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan investasi.
Terakhir, peningkatan kerja sama ekonomi internasional juga dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI).
Sebagai informasi, akses pasar RCEP adalah sebesar 186 miliar dolar AS dan meliputi 30% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia.
“Berbagai strategi ini akan berhasil jika kita mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari dunia usaha. Pemerintah akan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk itu, dunia usaha silakan memanfaatkannya dengan baik dan bersama-sama membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,†pungkas Menko Airlangga.
