Berita

Bupati Jombang, Mundjidah/RMOLJatim

Politik

Jadi Pemasok Beras Nasional, Bupati Jombang: Kami Tak Butuh Beras Impor

JUMAT, 26 MARET 2021 | 09:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penolakan terhadap rencana impor beras yang dilakukan pemerintah terus digaungkan berbagai pihak.

Salah satunya yang dinyatakan Bupati Jombang, Mundjidah, yang memastkan stok beras di wilayahnya masih terbilang sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Bupati Mundjidah, salah satu alasannya menolak rencana impor itu dikarenakan daerahnya merupakan salah satu pemasok beras nasional.


"Jadi, tidak perlu adanya beras impor. Hasil pertaniannya sangat berlebih, dan itu sangatlah cukup mencukupi kebutuhan stok beras tersebut," kata Bupati Mundjidah, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (25/3).

Bupati Mundjidah juga berharap agar wilayah tidak dimasuki oleh beras impor, karena akan berpengaruh terhadao turunnya harga gabah petani.

"Karena kalau beras impor masuk, harga gabah petani bisa semakin tertekan," ujarnya.

Selain menolak adanya impor beras, Pemkab Jombang juga mengembangkan produktivitas petani melalui budidaya pertanian organik.

Tak hanya itu, Pemkab Jombang juga memberikan bantuan subsidi pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa, sebagai dorongan pengembangan produktivitas petani.

"Dengan beras organik, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani," tandas Bupati Mundjidah.

Sementara menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, kebijakan impor beras 1 juta ton pada 2021 tidak bakal menghancurkan harga gabah di tingkat petani.

Menurut Lutfi, langkah ini dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Mendag bahkan berjanji siap melepas jabatannya jika keputusannya terbukti salah. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin kemarin (22/3).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya