Sekjen PDIP Hasto Kristiyanyo saat isi Webinar soal impor beras/RMOL
Sikap keras PDIP menolak kebijakan Joko Widodo mengimpor beras satu juta ton merupakan bentik anomali kebijakan.
Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Poltical Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (25/3).
Menurut Dedi, tafsir politik dari sikap keras PDIP itu bisa dimaknai partai pendukung Joko Widodo sejak 2014 lalu itu ingin menandai melemahnya pengaruh partai banteng pada Jokowi yang identik sebagai petugas partai.
"Sikap PDIP bisa saja menandai melemahnya pengaruh pada Jokowi, sehingga mengesankan Jokowi mengambil langkah di luar kepentingan koalisi," demikian kata Dedi.
Lebih lanjut pengamatan Dedi, bisa jadi pernyataan terbuka menolak impor bisa juga ditafsirkan sebagai cara PDIP melepaskan diri secara perlahan dari Jokowi.
Mengingat, tahun 2024 merupakan tahunnya tokoh baru untuk memperebutkan kursi kepemimpinan nasional.
"PDIP melepas diri secara berlahan dari Jokowi, mengingat 2024 PDIP perlu tokoh baru, sehingga mereka memerlukan simpati publik yang dianggap mulai memudar pada Jokowi," demikian kata Dedi.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, seperti kata Bung Karno, bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri," kata Hasto dalam webinar Repdem bertajuk '
Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', Kamis (25/3).
Dari aspek legitimasi, kata Hasto, kebijakan impor bertentangan dengan upaya untuk menyejahterakan petani di dalam Pancasila dan cita-cita kemanusiaan.
"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor. Sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi," urai Hasto.
