Berita

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PKS: SBY Pernah Menolak, Jokowi Pun Begitu

KAMIS, 25 MARET 2021 | 21:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menolak gagasan presiden tiga periode adalah amanat reformasi yang merupakan buah pembelajaran anak bangsa terhadap  pengalaman sejarah Indonesia masa lalu.

Begitu dikatakan anggota Fraksi PKS DPR RI, Almuzammil Yusuf soal masih hangatnya diskursus pada isu penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amandemen kelima UUD 1945.

Bagi Almuzammil, orang-orang yang menyuarakan penambahan masa jabatan presiden adalah orang yang gagal belajar dari sejarah.


"Jadi orang-orang yang set back ke gagasan presiden tiga periode itu adalah orang-orang yang tidak belajar dari sejarah Indonesia. Dan cendrung ingin menghidupkan kultus politik kepemimpinan nasional. Ini bahaya," kata Almuzammil kepada wartawan, Kamis (25/3).

Selain itu, lanjutnya, diskursus itu juga mengancam masa depan demokrasi di Indonesia jika jabatan kepala negara nantinya ditambah satu periode dari maksimal dua kali.

"Kultus itu akan mengarah matinya demokrasi dan rusaknya konsep negara hukum, yang akan lahir adalah negara kekuasaan bukan negara hukum. Bukan lagi rule of law tapi law of ruler," terangnya.

Dia juga tidak sepakat dengan adanya pandangan bahwa penambahan masa jabatan presiden untuk menambah durasi jabatan Presiden Joko Widodo.

Pun juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut bisa maju kembali sebagai calon presiden setelah menjadi kepala negara pada periode 2004-2014.

"Penambahan masa jabatan presiden tiga periode tidak perlu dikaitkan dengan pencalonan Jokowi atau juga mungkin pencalonan  SBY sebagai Capres 2024," katanya.

"Pak SBY pada masanya sangat tegas untuk menolak capres tiga periode. Pak Jokowi juga begitu pada statemen pribadinya," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya