Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

PDIP Rasa Oposisi, Hasto: Kami Sedang Lindungi Jokowi

KAMIS, 25 MARET 2021 | 19:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap penolakan impr beras yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belakangan memunculkan anggapan bahwa parpol pendukung utama Presiden Joko Widodo itu seperti oposisi.

Sebab saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan masih ingin menjalankan impor beras hingga 1 juta ton. Hal itu berseberangan dengan sikap penolakan PDIP.

Merespons tudingan PDIP rasa oposisi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan partainya saat ini masih sebagai pendukung pemerintah.


"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah," kata Hasto Kristiyanto, Kamis (25/3).

Hasto menegaskan, penolakan impor beras oleh PDIP adalah bagian dari melindungi Presiden Jokowi.

"Kami dorong untuk tidak impor beras. Lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.

Di sisi lain, ia justru mengingatkan kepada Mendag Muhammad Lutfi bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas. Bisa menilai mana kebijakan yang pro rakyat, dan kebijakan yang justru merugikan rakyat.

"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan. Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri mengoreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak benar," tandas Hasto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya