Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

PDIP Rasa Oposisi, Hasto: Kami Sedang Lindungi Jokowi

KAMIS, 25 MARET 2021 | 19:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap penolakan impr beras yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belakangan memunculkan anggapan bahwa parpol pendukung utama Presiden Joko Widodo itu seperti oposisi.

Sebab saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan masih ingin menjalankan impor beras hingga 1 juta ton. Hal itu berseberangan dengan sikap penolakan PDIP.

Merespons tudingan PDIP rasa oposisi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan partainya saat ini masih sebagai pendukung pemerintah.

"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah," kata Hasto Kristiyanto, Kamis (25/3).

Hasto menegaskan, penolakan impor beras oleh PDIP adalah bagian dari melindungi Presiden Jokowi.

"Kami dorong untuk tidak impor beras. Lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.

Di sisi lain, ia justru mengingatkan kepada Mendag Muhammad Lutfi bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas. Bisa menilai mana kebijakan yang pro rakyat, dan kebijakan yang justru merugikan rakyat.

"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan. Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri mengoreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak benar," tandas Hasto.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

UPDATE

Perusahaan Tambang Wajib Beri Ruang kepada Kampus untuk Riset

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:40

LIB Apresiasi Respons Cepat Panpel dan Keamanan Menangani Kericuhan Usai Laga Persija Vs Persib

Selasa, 18 Februari 2025 | 01:21

Kewenangan Absolut Jaksa Lewat Revisi UU Kejaksaan Ancam Demokrasi

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:59

Disepakati DPR dan Pemerintah, Perguruan Tinggi Dapat Konsesi Tambang Lewat BUMN

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:40

Diperiksa soal Kasus Razman, Hotman Sebut Penyidik Fokus ke Kata-kata Kasar di Ruang Sidang

Selasa, 18 Februari 2025 | 00:20

Bareskrim Periksa PT TRPN Terkait Pembongkaran Pagar Laut Bekasi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:59

Penjualan Atap Asbes Harus Cantumkan Label Peringatan, Konsumen Terlindungi

Senin, 17 Februari 2025 | 23:47

Prabowo Atasi Jepang, IHSG Tembus 6.800

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Aksi Indonesia Gelap Berakhir Tanpa Kisruh

Senin, 17 Februari 2025 | 23:25

Meniti Buih Reunifikasi Korea

Senin, 17 Februari 2025 | 23:13

Selengkapnya