Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net
DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan, sangat tidak masuk akal di tengan para petani memasuki panen raya, justru pemerintah ingin melakukan impor.
"Karena saat kita sedang surplus beras. Jangan impor, petani kita harus sejahtera, mereka harus menikmati hasil dari panen raya," kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/3).
Pasalnya menurut Haris, kebijakan impor beras tidak mendukung keberadaan hasil petani lokal. Padahal, hasil bumi nusantara kaya raya dengan aneka ragam makanan serta hortikultura. Disisi lain, masih kata Haris, kebijakan impor beras membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.
"Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Saya kira Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. Jadi menurut hemat saya untuk Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras," ujarnya.
Haris melanjutkan, dalam UU 18/2012 tentang Pangan telah menyebutkan, pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.
“Namun apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik. Pemerintah justru merencanakan impor beras, padahal Bulog telah menyampaikan produksi beras di dalam negeri surplus,â€sambungnya.
Oleh karena itu ia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan kementerian terkait untuk membatalkan impor beras tersebut.
“Jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan. Hal ini bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi,†pungkasnya.
