Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Tolak Impor Beras, PDIP: 75 Tahun Merdeka Masak Terus-terusan Impor

KAMIS, 25 MARET 2021 | 17:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada sejumlah alasan yang mendasari sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi kebijakan impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, seperti kata Bung Karno, bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.

"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri," kata Hasto dalam webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', Kamis (25/3).

Dari aspek legitimasi, kata Hasto, kebijakan impor bertentangan dengan upaya untuk menyejahterakan petani di dalam Pancasila dan cita-cita kemanusiaan.

"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor. Sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi," urai Hasto.

Pun demikian dari aspek konstitusi. Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani.

"Itu sangat jelas. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," papar Hasto.

Lebih jauh, karena itulah Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat.

"75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor," tutup Hasto.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya