Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/Net
Ada sejumlah alasan yang mendasari sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi kebijakan impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, seperti kata Bung Karno, bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri," kata Hasto dalam webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', Kamis (25/3).
Dari aspek legitimasi, kata Hasto, kebijakan impor bertentangan dengan upaya untuk menyejahterakan petani di dalam Pancasila dan cita-cita kemanusiaan.
"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor. Sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi," urai Hasto.
Pun demikian dari aspek konstitusi. Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani.
"Itu sangat jelas. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," papar Hasto.
Lebih jauh, karena itulah Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat.
"75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor," tutup Hasto.
