Konsisten Soal Kedaulatan, China Menentang Keras Rancangan Resolusi UE Atas Dugaan Pelanggran HAM Di Belarusia

Perwakilan China di PBB ikut memberikan suara untuk menentang diterbitkannya rancangan resolusi tentang Belarusia yang diajukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa pada sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), Rabu (24/3) waktu setempat.

Rancangan resolusi tersebut mengungkapkan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menjelang dan sesuadah pemilihan presiden 2020 di Belarusia.

Chen Xu, kepala Misi China untuk PBB di Jenewa, mengatakan China selalu menentang campur tangan dalam urusan internal negara lain atau merugikan kedaulatan negara lain dengan dalih masalah hak asasi manusia.

"Rancangan resolusi tersebut mengabaikan upaya dan pencapaian yang dibuat oleh pemerintah Belarusia dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia," kata Chen, menyebutnya sebagai upaya untuk memberikan tekanan dan campur tangan dalam urusan dalam negeri Belarus dengan dalih masalah hak asasi manusia.

"Politisasi isu HAM hanya akan merusak reputasi UNHRC," tegasnya.

Sementara, Duta Besar Belarusia untuk PBB, Yury Ambrazevic, mengatakan bahwa upaya diterbitkannya resolusi sebagai upaya lain untuk mencampuri urusan dalam negeri negara mereka.

"Kami memahami bahwa ada pergolakan di beberapa kota Belarusia dengan tujuan untuk melawan dan melawan pemerintah yang dipilih secara sah dan ini didukung oleh beberapa pemerintah Eropa. Hal ini mengarah pada rusaknya proses demokrasi," kata Ambrazevic.

Belarusia menyaksikan protes massal setelah Presiden petahana Alexander Lukashenko memenangkan masa jabatan keenam selama pemilihan 9 Agustus, dengan oposisi menolak untuk mengakui hasil.