Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Mukhtarudin/Net

Politik

Anggota Komisi VI DPR: Impor Beras Karena Serapan Bulog Rendah, Ini Soal Perut!

KAMIS, 25 MARET 2021 | 14:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana kebijakan impor beras yang hendak dijalankan pemerintah diharapkan tak ditarik dalam kepentingan politik.

Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Mukhtarudin dalam merespons rencana impor beras 1 juta ton yang belakangan menuai pro dan kontra.

"Ini persoalan kebutuhan perut masyarakat. Tidak semestinya persoalan pangan dalam hal ini beras ditarik ke wilayah politik demi meraih simpati publik," jelas Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis (25/3).


Di tengah polemik yang muncul, Mukhtarudin justru mempertanyakan sikap Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dianggap tak sejalan dengan rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

"Tiap kali impor pasti Bulog selaku operator yang diberikan wewenang, bukan pihak lain. Kalau impor disebut bermasalah, jangan-jangan ada oknum di Bulog itu sendiri yang tidak menjalankan amanat dengan baik," tegasnya.

Ia berpandangan, rencana Kemendag untuk melakukan impor beras 1 juta ton diyakini bukan tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang. Ia justru menyoroti kinerja Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso yang kerap berseberangan.

"Bicara hulu, serapan Bulog rendah. Bicara hilirnya pun demikian, di mana harga jual Bulog kurang bagus. Stok beras 800 ribu ton di mana 500 ribu tonnya cadangan, ditambah 300 ribu ton hasil impor tahun 2018, tentunya mutu berasnya pun kurang baik," kritiknya.

"Sekali lagi, soal impor beras itu baru sebatas rencana Kemendag yang melihat serapan Bulog rendah dan rencana itu kan sebagai antisipasi," tegasnya.

Mukhtarudin juga menilai, keberadaan Bulog selama ini kurang begitu maksimal soal urusan pangan ini. Ia mengurai, hingga Februari tahun ini, lembaga pimpinan Budi Waseso baru mampu menyerap 35 ribu ton beras.

"Padahal target serapan tahun 2021 ini kan sebesar 1,5 juta ton. Bagaimana bisa mencapai kalau serapannya saja rendah. Bahkan banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Sekjen PBB Kecewa AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional

Jumat, 09 Januari 2026 | 16:15

Gus Yaqut Tersangka Kuota Haji, PKB: Walau Lambat, Negara Akhirnya Hadir

Jumat, 09 Januari 2026 | 16:15

Gus Yahya Tak Mau Ikut Campur Kasus Yaqut

Jumat, 09 Januari 2026 | 16:03

TCL Pamer Inovasi Teknologi Visual di CES 2026

Jumat, 09 Januari 2026 | 15:56

Orang Dekat Benarkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Ngadep Jokowi di Solo

Jumat, 09 Januari 2026 | 15:47

KPK Sudah Kirim Pemberitahuan Penetapan Tersangka ke Yaqut Cholil dan Gus Alex

Jumat, 09 Januari 2026 | 15:24

Komisi VIII DPR: Pelunasan BPIH 2026 Sudah 100 Persen, Tak Ada yang Tertunda

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:56

37 WNI di Venezuela Dipastikan Aman, Kemlu Siapkan Rencana Kontigensi

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:45

Pilkada Lewat DPRD Bisa Merembet Presiden Dipilih DPR RI

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:40

PP Pemuda Muhammadiyah Tak Terlibat Laporkan Pandji Pragiwaksono

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:26

Selengkapnya