Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net
Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah sebaiknya tidak menerima tawaran konsesi lahan 19 ribu hektare dari pemerintah. Pasalnya, ormas Muhammadiyah sudah sangat kaya dengan ribuan amal usahanya yang dikelola secara mandiri.
Pemberian lahan 19 ribu hektare di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, itu bisa menggerus independensi Muhammadiyah yang telah mandiri sejak sebelum Republik Indonesia lahir.
"Muhammadiyah sudah ada sebelum republik ini berdiri. Muhammadiyah punya banyak amal usaha dan sudah kaya. Dan Muhammadiyah secara politik independen. Muhammadiyah jangan dijebak dengan hal-hal yang kecil seperti konsesi lahan yang sedikit itu," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).
Pemuda Muhammadiyah, lanjut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini, sebaiknya tidak ikut terlibat proyek lahan konsesi 19 ribu hektare itu.
Dikhawatirkan, jika Pemuda Muhammadiyah menerima alias ikut 'bermain', malah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang terkena imbasnya di masyarakat.
"Jangan sampai bantuannya ke Pemuda Muhammadiyah. Yang disalahkan Muhammadiyah," kata Ujang Komarudin.
"Bagusnya tak usah ikut. Agar tak jadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan, pengelolaan lahan 19 ribu hektare itu adalah komitmen Presiden Jokowi yang mendukung agenda ekonomi dan kewirausahaan Pemuda Muhammadiyah.
Lahan tersebut, kata Dzulfikar, nantinya akan dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pengelolaan sampah mandiri, pengembangan peternakan, dan pengembangan hidroponik.
"Berbasis pemberdayaan masyarakat," kata Dzulfikar, Rabu (24/3).
