Berita

Politikus PDI Perjuangan, Herman Herry/Net

Politik

3 Hal Penting Yang Jadi Pendorong KPK Untuk Segera Periksa Herman Herry

KAMIS, 25 MARET 2021 | 08:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapatkan dorongan dari berbagai pihak untuk segera memanggil dan memeriksa politikus PDI Perjuangan, Herman Herry, dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Seperti desakan yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Desakan ini muncul menyusul adanya fakta persidangan yang menyebutkan bahwa grup usaha Herman Herry diduga mendapatkan jatah kuota bansos.

"KPK harus segera memanggil Herman Hery. Itu harus segera dilakukan setidaknya karena tiga alasan penting," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).


Alasan yang pertama, kata Ubedilah, nama Herman Herry secara jelas disebutkan dan terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kementerian Sosial (Kemensos)

"Dalam BAP tersebut, jaksa mengungkapkan ada pembagian jatah kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Herry. Dalam BAP tersebut disebutkan bahwa ada satu juta paket diberikan kepada grup Herman Hery, Ivo Wongkaren (Direktur PT Mitra Energi Persada), Stefano dan kawan-kawan," kata Ubedilah.

Alasan yang kedua, Herman Herry adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai berkuasa. Sehingga hal itu membuat publik ingin mengetahui informasi yang jelas sekaligus ingin tahu seberapa independen KPK dalam menjalankan tugasnya.

"Ini soal hak publik. Ketiga, pemanggilan tersebut akan memungkinkan KPK mendapatkan informasi yang makin menguatkan datanya tentang jatah proyek bansos yang diberikan kepada Herman Herry," pungkas Ubedilah.

Hingga saat ini KPK memang belum memanggil Herman Herry untuk diperiksa. Salah satu alasannya adalah karena KPK masih terus mendalami keterkaitan nama-nama yang muncul dalam kasus korupsi bansos ini.

Sementara pengembangan dari perkara ini akan ditelusuri KPK melalui penyelidikan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya