Ketua PK di acara Cek Ombak Susi Pudjiastuti/Repro
Bukan hanya membuat surat edaran dalam penanganan pandemi Covid-19 agar tidak terjerat kasus korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membentuk belasan Satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penindakan.
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri saat berbincang dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam program Metro TV "Susi Cek Ombak" yang disiarkan pada Rabu malam (24/3).
Firli mengatakan, KPK bekerja keras membantu pemerintah dalam rangka penyelamatan jiwa manusia, dan menjamin kesehatan seluruh warga Indonesia.
"Krisis ekonomi, krisis kesehatan tidak boleh terjadi, karenanya KPK membantu pemerintah mulai dari KPK bekerjasama dengan BPKP, BPK, termasuk dengan LKPP, itu untuk memastikan bahwa seluruh proses hal-hal kegiatan terkait penanganan pandemi covid bisa berjalan dan tidak melanggar hukum," ujar Firli seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (24/3).
Sehingga kata Firli, KPK membuat surat edaran yang menjelaskan bagaimana cara pengadaan barang dan jasa di masa pandemi, bagaimana cara menerima bantuan dari pihak ketiga dan turunannya.
"Dan berikutnya Bu (Susi), kita membuat 15 satgas pencegahan. Yang bekerja di Kementerian/Lembaga khusus di satgas penanganan Covid-19. Disamping itu, KPK juga bekerja keras Bu membuat Satgas untuk penindakan terhadap setiap celah terjadinya tindak korupsi," jelas Firli.
Tak hanya itu kata Firli, pendidikan masyarakat juga menjadi penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Salah satunya adalag membuat tim penyuluh anti korupsi.
"Dalam suatu teori, korupsi terjadi karena ada kekuasaan, ditambah kesempatan, minusnya integritas. Dan ini kita sebar di kelompok masyarakat. Kita semakin banyak orang yang berintegritas, semakin tidak ada korupsi," terang Firli.
Pendidikan masyarakat yang mengutamakan untuk meningkatkan integritas, baik di masyarakat maupun aparatur negara menjadi program unggulan KPK saat ini.
"Kita membangun integritas bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota termasuk juga dunia kampus," pungkas Firli.
