Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat berbincang dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti/Repro

Politik

Di Acara Susi Cek Ombak, Firli Bahuri Kembali Beberkan Alasan Tahanan KPK Divaksin

RABU, 24 MARET 2021 | 21:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Proses hukum para koruptor akan terganggu jika tersangka terpapar Covid-19, apalagi mengakibatkan meninggal dunia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat berbincang dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam program Metro TV "Susi Cek Ombak" yang disiarkan pada Rabu malam (24/3).

Awalanya, Susi menyampaikan komentar dari masyarakat terkait divaksinnya tersangka KPK.


"Tentang vaksinasi untuk para tersangka dan seluruh tim KPK. Karena masyarakat 'kenapa koruptor didahului? Kenapa rakyat belum selesai kok koruptor malah didahului?' Begitu ada pertanyaan dari warga," kata Susi.

Firli pun menjelaskan bahwa, warga KPK terdiri dari pegawai, Dewan Pengawas (Dewas), pimpinan, wartawan dan tahanan.

"Jadi bukan cuma tersangka koruptor?" tanya Susi.

"Bukan. Semua kita berikan. Kenapa? Karena itu tugas melindungi segenap bangsa Indonesia," jawab Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (24/3).

Firli pun kembali menegaskan bahwa, para tersangka yang divaksin bukan karena berstatus tersangka. Tetapi karena para tahanan juga merupakan warga negara Indonesia yang punya hak untuk divaksin.

"Yang kedua, kenapa tersangka ini kita berikan vaksin juga? Karena dia memiliki interaksi yang cukup padat, dengan pengacara, dengan penyidik, dengan Hakim. Jangan sampai nanti tersangka KPK menyebarkan Covid-19," jelasnya.

Bahkan kata Firli, tahanan KPK terakhir sebelum divaksin sebanyak 64 orang. Setengah diantaranya terpapar Covid-19.

"Yang kena Covid-19 30 orang, separuhnya. Tapi alhamdulillah belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada yang meninggal dunia. Karena proses hukum terganggu kalau tersangka meninggal dunia," pungkas Firli.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya