Berita

DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono/Ist

Politik

Siap Bela Habis-habisan, Tim Hukum AHY: Jhoni Allen Salah Langkah

RABU, 24 MARET 2021 | 18:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan DPP Partai Demokrat dalam memecat Jhoni Allen Marbun dari kepartaian dan kursi parlemen diklaim telah dilakukan dengan benar.

Hal tersebut ditegaskan Koordinator tim advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob dalam merespons gugatan Jhoni Allen atas pemecatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Tim advokasi bakal membela habis-habisan Partai Demokrat kubu sang ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono dalam menghadapi gugatan Jhoni Allen Marbun. Pasalnya, keputusan AHY, Sekjen Teuku Riefky Harsya yang memecat Jhoni Allen dari keanggotaan partai tepat,” ucap Mehbob lewat keterangan persnya, Rabu (24/3).


Mehbob menilai, Jhoni pantas dipecat lantaran telah melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan AHY di Demokrat melalui KLB Deli Serdang yang melanggar AD/ART, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

"Jhoni itu pelaku yang sok jadi korban. Jadi, gugatannya ngawur sebenarnya. Akan tetapi, sebagai warga negara taat hukum, kami hadapi dia di pengadilan," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Muhajir mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan Jhoni Allen sebenarnya prematur. Kalau Jhoni tak terima dipecat, harusnya melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai, bukan langsung ke pengadilan.

"Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum,” imbus Muhajir.

Sidang antara tim advokasi DPP Partai Demokrat dengan Jhoni Allen Marbun dilangsungkan di PN Jakarta Pusat, Rabu (24/3) hari ini. Perkara itu dengan nomor No : 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Dalam sidang tersebut, AHY digugat untuk membayar ganti rugi atas pemecatan tersebut sebesar Rp 55,8 miliar.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya