Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko/Net

Politik

Menunggu Keputusan Kemenkumham Soal Demokrat, Moeldoko Tak Perlu Mundur

RABU, 24 MARET 2021 | 15:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Bola panas kisruh Partai Demokrat saat ini berada di tangan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.

Kelompok gerakan yang mengklaim sebagai pengurus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) mendaftarkan diri namun pemberkasannya masih belum bisa diterima pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Begitupun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran yang merasa partainya 'dibegal' oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dkk mendesak Kemenkumham untuk tidak mengesahkan KLB yang dinilai inkonstitusional alias abal-abal.


Pertanyaan menarik muncul, jika kemudian versi KLB Partai Demokrat disahkan Kemenkumham. Moeldoko akan memilih menjadi petinggi partai politik atau tetap menjadi staf Presiden Joko Widodo.

Soal itu, pemerhati hukum dan politik saiful Huda Ems menyatakan, jika kubu KLB Demokrat disahkan. Maka, seharusnya Moeldoko yang menjadi ketua umum tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Kepala KSP.

“Tidak perlu karena itu tidak bertentangan dengan undang-undang, toh Kepala KSP itu jabatan pemerintahan tetapi ketua umum partai itu bukan jabatan, maka itu bukan bentuk dari dualisme jabatan, jadi tidak perlu mundur,” kata Saiful kepada wartawan, Rabu (24/3).

Menurutnya, di dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin juga terdapat banyak menteri yang statusnya menjadi ketua umum partai. Tetapi, berbeda halnya jika Moeldoko dengan keinginan sendiri  mundur dari Kepala KSP untuk fokus terhadap pembinaan partai yang dipimpinnya.

“Itu hak beliau atau pun Pak Jokowi mau memberhentikan atau mempertahankan Pak Moeldoko, itu juga hak kewenangan konstitusi presiden, jadi boleh saja tetapi harus digaris bawahi itu bukan karena adanya dualisme jabatan, tetapi semata kehendak personal saja Pak Moeldoko sendiri," terangnya.

Lanjutnya, posisi Moeldoko yang terpilih sebagai ketua umum saat KLB semata-mata karena dipinang atau diminta.

Moeldoko, kata Saiful, pun tidak serta merta langsung menerima pinangan tersebut, melainkan mempertanyakan lebih dahulu, apakah tidak melanggar AD/ART Partai Demokrat dan melanggar UU Partai Politik.

“Dikatakan oleh mereka (kader) semua pendiri Partai Demokrat dan pengurus Demokrat tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran maka kemudian diiyakan atau diterima lamaran oleh Pak Moeldoko," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya