Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/Ist

Politik

Bisa Cegah Dominasi Oligarki Dan Dinasti Politik, Gde Siriana Sarankan Jabatan Ketum Parpol Maksimal 10 Tahun

RABU, 24 MARET 2021 | 14:04 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Regenerasi kepemimpinan partai politik di Indonesia bisa dibilang kurang berjalan dengan mulus. Beberapa ketua umum parpol bahkan cenderung berupaya mempertahankan hegemoninya sebagai pucuk pimpinan hingga beberapa periode.

Kondisi ini terutama dialami partai politik yang dikuasai trah keluarga. Kalaupun ada wacana mengganti kursi kepemimpinan, maka tak akan jauh-jauh dari nama anggota keluarga penguasa partai tersebut.

Jika hal ini terus berlanjut, maka proses kemunculan para pemimpin muda bakal makin terhambat.


"Saatnya partai politik membenahi regenerasi kepemimpinan. Parpol yang dikuasai oleh trah keluarga saatnya menjadi partai terbuka. Berikan kesempatan orang di luar keluarga menantang dalam pencalonan Ketum," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, Rabu (24/3).

Ketika masih muncul aklamasi atau calon tunggal dalam sebuah proses pemilihan ketua umum partai, menurut Gde Siriana, artinya aroma dinasti politik masih kuat.

Trah keluarga makin terlihat ingin terus menguasai Partai.

Lebih jauh, Gde Siriana menyarankan jabatan ketum partai tak lebih dari 10 tahun. Sehingga ekses negatif dari lambannya proses regenerasi kepemimpinan parpol bisa ditekan.

"Juga masa jabatan Ketum Parpol tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ini bertujuan untuk melahirkan banyak pemimpin muda. Secara nasional dampaknya dapat mencegah dominasi oligarki dan dinasti politik," demikian Gde Siriana.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya