Berita

Politik

Parpol Baru PRIMA, Rawan Terjegal Aturan Administratif

SENIN, 22 MARET 2021 | 15:57 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

RMOL.  Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan belum lama ini mendeklarasikan berdirinya partai baru bernama PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur). Partai yang ditargetkan mengikuti Pemilu 2024 itu sedang gencar melakukan konsolidasi di berbagai daerah.

Walau para pengurus PRIMA optimis mereka mampu menyiapkan organisasi yang solid untuk berkontestasi di Pemilu 2024, mantan aktivis PRD mengingatkan agar PRIMA siap dengan solusi alternatif jika tidak lolos dalam verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Samsul Joyobintoro, mantan aktivis PRD yang berpengalaman menyiapkan kelengkapan administrasi partai untuk mengikuti verifikasi parpol dalam dua kali Pemilu, mengungkapkan, tantangan terberat partai baru adalah kelengkapan infrastuktur administratif.


“Struktur organisasi di provinsi maupun kota mungkin bisa dibentuk sesuai persyaratan. Tapi, soal sekretariat, domisili pengurus daerah, dan beberapa syarat administratif lain, tidak mudah dipenuhi partai baru,” katanya kepada Redaksi, Senin (22/3).

Menurut Samsul, tantangan pemenuhan persyaratan semacam itu tidak hanya dihadapi oleh partai-partai pendatang baru. Tetapi, juga oleh partai-partai lawas. Apalagi, di wilayah seperti Indonesia timur. Karena itu, Samsul berharap KPU bersikap adil.

“Saya tahu, tidak semua partai lama juga sempurna secara administratif. Karena itu, KPU tidak boleh menjegal parpol-parpol baru dengan mencari-cari kekurangan administratif yang tidak signifikan,” lanjut mantan pegiat mahasiswa pada momen reformasi 1998 itu.

Karena PRIMA rawan terjegal oleh aturan administratif, para pengurus partai yang membidik suara kalangan milenial itu diminta menyiapkan langkah kontingensi berupa aliansi atau penggabungan dengan salah satu partai lama.

“Partai kan hanya alat untuk ikut Pemilu. Tentu pengurus PRIMA harus bernegosiasi dengan parpol lain yang dirasa paling pas dan tidak memiliki hambatan ideologis,” ujarnya.

Samsul mengingatkan, kawan-kawannya di PRD memiliki pengalaman bergabung dengan PBR (Partai Bintang Reformasi) dalam Pemilu 2009. Sehingga, bukan hal yang baru jika penggabungan semacam itu juga dilakukan untuk Pemilu 2024.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya