Berita

Presidium KAMI Prof. Din Syamsuddin/Net

Politik

Prihatin Persidangan HRS Dan 3 Aktivis KAMI, Din Syamsuddin: Menampilkan Rona Ketidakadilan

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketidakadilan tampak dalam proses persidangan Habib Rizieq Shihab dan ketiga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.

Pasalnya, permintaan para terdakwa untuk sidang tatap muka dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum alias offline tidak diberikan.

"Rasa keadilan saya terusik karena persidangan tersebut menampilkan rona ketakadilan," ujar Presidium KAMI Prof. Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (22/3).

Padahal, menurut Din Syamsuddin, permintaan terdakwa agar sidang digelar offline dinilai lebih baik dalam aspek keterbukaan dan transparansi untuk publik.

Permintaan itu pun, adalah hak yang harus diberikan baik oleh hakim maupun jaksa kepada terdakwa.

"Memaksa terdakwa untuk hadir secara online dari sel penahanannya dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi dan teror mental terhadap terdakwa," kata Din Syamsuddin.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun mengingatkan kepada para penegak hukum yang dinilai telah mengesampingkan hak-hak terdakwa yang terkenal sebagai tokoh kritis tersebut, bahwa masih ada hakim yang maha tinggi dan adil.

"Sebagai insan beragama para penegak hukum harus menyadari bahwa ada Hakim Yang Maha Tinggi dan Maha Adil, maka jangan bermain-main dengan penegakan hukum," pungkas Din Syamsuddin.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

UPDATE

Kupas Tuntas Cita-cita Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:51

6.969 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:20

KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berlangsung Terkait Dugaan Korupsi Walikota Semarang

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:01

Gen-KAMI Nilai SKK Migas Harus Ikutsertakan Milenial Dalam Kelola Hasil Bumi

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:57

Diduga Korupsi Rp170 Miliar, Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:51

Bursa Kepala Daerah, Figur Ini Mantap Bertarung di Pilkada Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:40

Prabowo Berambisi Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:39

Sri Mulyani: Thomas Mempermudah Komunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:30

Target Pemerintah di 2025: Ekonomi Tumbuh 6-7 Persen dan Investasi Tembus Rp 1.900 Triliun

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:24

Legislator PKB Kecewa Pelayanan RSUD Jakarta Kurang Ramah

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:18

Selengkapnya