Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Netm, Khofifah Indar Parawansa/Ist

Politik

Kader Demokrat Medan: Yang Bilang Politik Dinasti Di Demokrat Perlu Dirukyah

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembelaan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terus bermunculan dari kader partai berlambang bintang mercy itu.

Anggapan jabatan AHY sebagai ketua umum karena faktor politik dinasti menurut mereka bukan sesuatu yang tepat. Mengingat prosesnya dilakukan lewat kongres yang demokratis.

"Itu orang yang mengatakan AHY produk dinasti politik perlu dirukyah," kata kader Partai Demokrat di Medan, Arif Tampubolon, Senin (22/3), dikutip Kantor Berita RMOLSumut.


Arif mengatakan berbicara politik merupakan bicara mengenai hal yang sangat fleksibel terkait strategi kepemimpinan. Berbagai faktor menjadi penting agar seseorang dapat duduk menjadi pemimpin partai politik mulai dari aspek kapasitas pribadi dan juga aspek lain yang tidak melanggar aturan partai.

Secara khusus bagi pendukung kubu KLB Sibolangit, Arif justru menantang untuk membicarakan tentang kondisi berbagai ormas di Sumatera Utara yang justru lebih menunjukkan politik dinasti.

"Jangan bicara dinasti partai politik kalau belum berani bicara dinasti organisasi masyarakat (Ormas) di Sumatera Utara. Mahasiswa dan pemuda adalah pilar demokrasi yang harus berani bicara apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau tak berani bicara dinasti ormas di Sumut, jangan banyak cakap dinasti politik pasca KLB ilegal Moeldoko," sebutnya.

Arief mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda Indonesia, khususnya yang di Sumatera Utara, untuk memahami geopolitik yang terjadi pada saat ini di negeri ini.

"Berani berbicara demokrasi dengan integritas anak bangsa. Katakan yang benar kalau itu benar, jangan bela yang salah, apa lagi pesanan politik praktis," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya