Berita

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Netm, Khofifah Indar Parawansa/Ist

Politik

Kader Demokrat Medan: Yang Bilang Politik Dinasti Di Demokrat Perlu Dirukyah

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembelaan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terus bermunculan dari kader partai berlambang bintang mercy itu.

Anggapan jabatan AHY sebagai ketua umum karena faktor politik dinasti menurut mereka bukan sesuatu yang tepat. Mengingat prosesnya dilakukan lewat kongres yang demokratis.

"Itu orang yang mengatakan AHY produk dinasti politik perlu dirukyah," kata kader Partai Demokrat di Medan, Arif Tampubolon, Senin (22/3), dikutip Kantor Berita RMOLSumut.


Arif mengatakan berbicara politik merupakan bicara mengenai hal yang sangat fleksibel terkait strategi kepemimpinan. Berbagai faktor menjadi penting agar seseorang dapat duduk menjadi pemimpin partai politik mulai dari aspek kapasitas pribadi dan juga aspek lain yang tidak melanggar aturan partai.

Secara khusus bagi pendukung kubu KLB Sibolangit, Arif justru menantang untuk membicarakan tentang kondisi berbagai ormas di Sumatera Utara yang justru lebih menunjukkan politik dinasti.

"Jangan bicara dinasti partai politik kalau belum berani bicara dinasti organisasi masyarakat (Ormas) di Sumatera Utara. Mahasiswa dan pemuda adalah pilar demokrasi yang harus berani bicara apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau tak berani bicara dinasti ormas di Sumut, jangan banyak cakap dinasti politik pasca KLB ilegal Moeldoko," sebutnya.

Arief mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda Indonesia, khususnya yang di Sumatera Utara, untuk memahami geopolitik yang terjadi pada saat ini di negeri ini.

"Berani berbicara demokrasi dengan integritas anak bangsa. Katakan yang benar kalau itu benar, jangan bela yang salah, apa lagi pesanan politik praktis," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya