Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo/Net
Penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2021 ini akan didominasi untuk profesi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untk Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.
"terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).
"Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut melalui skema PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," sambungnya.
Kata mantan Mendagri ini, para pelamar yang bisa mengisi lowongan Guru dengan skema PPPK adalah tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Bahkan, Tjahjo memastikan para guru eks Tenaga Honorer Kategori 2 dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang tidak mengajar pun bisa mengisi lowongan guru PPPK ini.
"Bahkan Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali," paparnya.
Lebih lanjut, Tjahjo juga mengatakan bahwa pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan untuk penerimaan calon Asn tahun ini. Sebab pada tahun 2020 pemerintah tidak mengadakan seleksi karena kondisi pandemi Covid�"19.
Namun demikian, pembatalan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk merencanakan dengan baik seleksi yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Karenanya Tjahjo menyebutkan, dalam seleksi tahun ini ada uji coba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara itu, jumlah kebutuhan pegawai di instansi pusat maupun daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda, dan akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun kemarin pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen.
"Terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah daerah, perlu saya jelaskan, untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 formasi untuk CPNS dan PPPK," ucapnya.
"Sedangkan terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah pusat, untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 formasi, baik untuk CPNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan," demikian Tjahjo Kumolo.
