Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko/Net
Aktivitas Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang melakukan kunjungan ke beberapa daerah dalam rangka "Roadshow" Agraria dianggap politis oleh aktivis agraria dari Front Rakyat Advokasi Sawit Sulteng, Eva Bande.
Eva Bande menilai, kunjungan Moeldoko yang juga pernah dilakukannya di Sulawesi Tengah (Sulteng), tidak bisa menjawab konflik akut antara rakyat dengan korporasi dan negara.
"Seharusnya Moeldoko dan rekan-rekan yang terhimpun dalam tim Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan upaya terobosan yang bersifat segera untuk menghentikan berbagai sengketa agaria," ujar Eva Bande dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).
Saat ini, Eva Bande melihat rakyat tengah dihadapkan dengan korporasi dan negara yang masuk ke dalam pusaran konflik agraria di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Sulteng.
"Tim KSP mestinya mempercepat pemeriksaan kasus, memeriksa lisensi-lisensi bermasalah, memulihkan keadaan sosial ekonomi para korban dan membebaskan para aktivis maupun petani yang berjuang mempertahankan ruang hidup," paparnya.
Maka dari itu, Eva Bande menilai kegiatan Roadshow Agraria Moeldoko cendrung dijadikan panggung politik, khususnya untuk menutupi keterlibatannya dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat melalui kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.
"Roadshow itu sudahi saja. Janganlah detita rakyat menjadi medium publikasi, apalagi untuk pengalihan masalah Pak Moeldoko yang sedang disoroti terkait KLB Partai Demokrat," kata Eva Bande.
"Konflik agrariayang jadi sejarah hitam NKRI dari rezim ke rezim ini harus diselesaikan secara terhormat, bukan menjadikan masalah rakyat itu sebagai kendaraan untuk mencari panggung sendiri, yang tebal kepentingan politiknya," tandasnya.
