Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Yang Salah Bulog Apa Pemerintah, Kok Buwas Baru Teriak-teriak

SENIN, 22 MARET 2021 | 09:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Klaim Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso bawha stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan cadangan beras pemerintah (CBP)  859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.706 ton dipertanyakan.

Pasalnya, klaim itu baru muncul setelah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan rencana impor 1 juta ton beras.

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono menjadi salah satu orang yang kaget dengan klaim tersebut. Sebab, data dari Bulog seolah tidak dilaporkan dalam rapat bersama sebelum keputusan impor diambil.


“Kan Bulog ikut rapat. Lah kok CBP enggak disalurkan untuk operasi pasar saat harga beras di pasar tinggi selama 2020 untuk bantu masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi akibat Covid-19?” tanyanya kepada redaksi, Senin (22/3).

Arief Poyuono bertanya-tanya mengenai siapa yang sebenarnya bersalah dalam impor beras, apakah pemerintah atau Dirut Bulog Budi Waseso. Sebab baginya, Buwas, sapaan Budi, seolah justru tidak memberi pemerintah data stock buffer beras.

Sementara jika alasannya beras tidak terpakai di gudang Bulog, maka Arief Poyuono menyebutnya sebagai alasan klasik yang membuktikan dirut Bulog gagal mengelola.

“Jadi ini yang salah Bulog apa pemerintah sampai impor beras. Kok si dirut Bulog baru teriak-teriak, emang nggak kasih datanya?” tanyanya lagi.

“Kenapa stock buffer beras di Bulog numpuk? Itu artinya dirut Bulog tidak becus kerjanya,” sambung Arief.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya